Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya permohonan cerai talak di
Pengadilan Agama Banyuwangi dengan perkara Nomor:
3983/Pdt.G/2012/PA.Bwi. Para pihak dalam surat permohonannya baik Pemohon
dan Termohon beragama Islam dan pada petitumnya Pemohon meminta izin
untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon, namun amar putusan hakim
pada perkara ini menjatuhkan talak satu ba’in sughra kepada Temohon
dikarenakan Pemohon mengaku telah murtad di pertengahan sidang. Putusan
tersebut tidak sinkron dengan permohonan yang diajukan, sehingga memerlukan
analisis mengenai hal tersebut.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui putusan hakim dalam perkara
Nomor: 3983/Pdt.G/2012/PA.Bwi., serta mengetahui analisis dari putusan
tersebut.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis
normatif) yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan
perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer
berupa putusan hakim dan undang-undang, didukung oleh bahan hukum sekunder
yaitu beberapa buku dan jurnal hukum yang berisi tentang asas hukum, pendapat
para ahli hukum, dan hasil penelitian hukum lainya. Kumpulan bahan hukum
tersebut diolah dan dianalisis secara deskriptif analitis.
Hasil penelitian ini bahwa putusan Pengadilan Agama Banyuwangi pada
perkara Nomor: 3983/Pdt.G/2012/PA.Bwi. yang mengabulkan permohonan izin
cerai dengan menjatuhkan talak satu bai’n sughra kepada Termohon dirasa tidak
menggambarkan asas putusan hakim yaitu hakim tidak boleh mengabulkan
melebihi tuntutan sebagaimana pada Pasal 178 (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) R.Bg
dan Pasal 50 Rv. Seharusnya hakim menolak permohonan dikarenakan Pemohon
baru mengakui bahwa ia telah murtad di pertengahan persidangan sehingga tidak
dibolehkan mengucapkan ikrar talak, disisi lain dalil gugatan dari pemohon bahwa
pertengkaran mereka disebabkan Termohon selingkuh belum bisa dibuktikan,
sehingga cukup bagi hakim menolak permohonan.