Mandiri, Mandiri (2022) IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK (Studi Kasus Kecamatan Mentawa Baru Ketapang). Skripsi, Syariah.

	Text PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.pdf Download (561kB)
	Text AWAL.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (121kB)
	Text BAB I.pdf Download (276kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (206kB)
	Text BAB III.pdf Download (141kB)
	Text BAB IV.pdf Download (247kB)
	Text BAB V.pdf Download (77kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (128kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (5MB)

ABSTRAK

Merokok kini sudah menjadi gaya hidup sebagian besar masyarakat mudah sekali menemui orang merokok mulai dari pria, wanita, orang tua, remaja bahkan anak-anak. Dampak negatif dari merokok sangat banyak dan tidak terbatas, penelitian ilmiah menunjukkan bahwa merokok adalah penyebab utama kerusakan kesehatan manusia dan menyebabkan kematian dini. Peraturan daerah Kawasan tanpa rokok ini dikeluarkan untuk menjaga kesehatan masyarakat dan menekan jumblah perokok serta meningkatkan udara bersih dan sehat. Namun dalam implementasinya masih banyak menemui permasalahan baik dari pihak dinas maupun masyarakat, kurangnya komunikai dan minimnya kordinasi serta kurangnya kesaaran masyarakat. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Implementasi peraturan daerah kabupaten Kotawaringin timur nomor 2 tahun 2018 tentang kawasan tanpa rokok. Dan untuk mengidentifikasi kendala dalam implementasi tersebut. penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum, peneliti melakukan observasi dan wawancara dengan 7 intansi pemerintah dan kepada 6 orang masyarakat yang berada di lokasi-lokasi penelitian yang berada di kecamatan mentawa baru Ketapang. Penelitian ini menemukan bahwa implementasi pertauran daerah kabupaten kotawaringin timur belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, ini terlihat dari banyaknya masyrakat yang merokok dan menjual rokok di Kawasan tanpa rokok yang menjadi objek penelitian penulis. dari segi kendala kurangnya penyebaran informasi dan soialisasi dari pemerintah derah, ketersediaan sumberdaya seperti petugas penegakan peraturan yang masih belum terbentuk diantaranya prtugas Pembina KTR, Pengawas KTR dan PPNS Kotim. Kendala lainya yaitu tidak tersedianya fasilitas khusus untuk perokok, Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan, serta belum diterapkanya sanksi kepada para pelanggar Kawasan tanpa rokok.

Actions (login required)

View Item