Amelia, Rika (2022) PENANGANAN BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN KAPUAS DALAM MENYELESAIKAN KETIDAKNETRALAN APARATUR SIPIL NEGARA PADA PILKADA GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020. Skripsi, Syariah.

	Text Pernyataan Keaslian Tulisan Rika Amelia.pdf Download (332kB)
	Text AWAL Rika Amelia.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK Rika Amelia.pdf Download (142kB)
	Text BAB I Rika Amelia.pdf Download (266kB)
	Text BAB II Rika Amelia.pdf Restricted to Repository staff only Download (298kB)
	Text BAB III Rika Amelia.pdf Download (167kB)
	Text BAB IV Rika Amelia.pdf Download (181kB)
	Text BAB V Rika Amelia.pdf Download (90kB)
	Text Daftar Pustaka Rika Amelia.pdf Download (210kB)
	Text LAMPIRAN Rika Amelia.pdf Download (2MB)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya temuan dugaan Ketidaknetralan ASN pada Pilkada Gubernur Kalimantan Tengah. Temuan dugaan ini kemudian dilakukan penangannya oleh Bawaslu Kabupaten Kapuas. Dalam proses penanganan tersebut Bawaslu menemukan beberapa hambatan sehingga penanganan dugaan pelanggaran tersebut sulit untuk dibuktikan dan diselesaikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memberikan informasi mengenai penanganan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Kapuas dalam menyelesaikan Ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara serta untuk mengetahui hambatan yang timbul agar dapat diketahui cara mengatasinya melalui upaya yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Kapuas dalam menyelesaikan Ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara pada Pilkada Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif yang disajikan dalam bentuk deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi pustaka. Teknik pengolahan data diantaranya melalui proses editing, klasifikasi dan deskripsi. Hasil yang dapat diambil dari penelitian ini adalah bahwa dalam penanganan netralitas ASN yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Kapuas sudah sesuai dengan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota. Adapun untuk hambatan yang dihadapi diantaranya kurangnya waktu penanganan, pelapor dan terlapor yang tidak dapat bekerja sama. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi Ketidaknetralan ASN adalah dengan cara melakukan sosialisasi. Cara ini belum efektif karena sosialisasi yang dilakukan tidak membuat semua masyarakat dan ASN bisa memahami kode etik dan aturan yang ada.

Actions (login required)

View Item