Afwaliah, Rabiatul (2022) Problematika Implementasi Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Nrgara Republik Indonesia Tahun 1945 (Studi Kasus Kelangkaan dan Kenaikan Harga Minyak Goreng Tahun 2022). Tesis, Pascasarjana.

	Text PERNYATAAN.pdf Download (284kB)
	Text AWAL.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (209kB)
	Text BAB I.pdf Download (682kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (722kB)
	Text BAB III.pdf Download (555kB)
	Text BAB IV.pdf Download (213kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (460kB)
	Text LAMPIRAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP.pdf Download (204kB)

ABSTRAK

Indonesia adalah Negara hukum, disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa yang dimaksud Negara hukum adalah Negara yang di dalamnya terdapat beberapa aspek peraturan yang bersifat memaksa dan mempunyai saksi tegas apabila dilanggar. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 merupakan pesan moral dan pesan budaya dalam konstitusi Republik Indonesia di bidang kehidupan ekonomi dan ayat (3) pasal ini mengatakan bahwa kekayaan alam yang meliputi sumber daya alam bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Indonesia yang dikenal dengan kekayaan alamnya kini mengalami kelangkaan dan kenaikan harga pada minyak goreng yang terbuat dari kelapa sawit. Penelitian ini bertujuan yaitu: Pertama, untuk mengetahui implementasi Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 terhadap terhadap ketersediaan minyak goreng untuk rakyat Indonesia. Kedua, mengetahui kebijakan pemerintah terhadap terhadap ketersediaan minyak goreng untuk rakyat Indonesia. Ketiga mengetahui problematika implementasi Pasal 33 ayat (3) terhadap ketersediaan minyak goreng untuk rakyat Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yaitu Undang-undang, sekunder yaitu mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, dan artikel-artikel. Teknik untuk mengumpulkan bahan hukum tersebut yaitu menelaah referensi yang terkait dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 terhadap kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng di Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah: Pertama, kebijakan pemerintah mengenai kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng belum mampu sepenuhnya mengimplementasikan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 khususnya untuk masyarakat kelas menengah ke bawah yang menempati posisi pertama dalam kelas social di Indonesia. Kedua, problematika atau permasalahan yang terjadi terhadap kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng diantaranya adalah penetapan harga yang berubah-ubah sehingga menimbulkan prakktik penimbunan oleh oknum nakal, adanya kasus korupsi ekspor minyak sawit yang menjerat pejabat Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dan kurangnya empati sebagian elit politik dengan pernyataan yang seolah menyepelekan akibat dari kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng bagi rakyat Indonesia menjadi problematika dalam mengimplementasikan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 untuk kasus kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng tahun 2022.

Actions (login required)

View Item