Ahmad, Ahmad (2021) Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pelaksanaan Ganti Rugi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Balangan (Studi Kasus Pembuatan Saluran Irigasi Pertanian). Tesis, Pascasarjana.

	Text PERNYATAAN.pdf Download (270kB)
	Text AWAL.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (224kB)
	Text BAB I.pdf Download (428kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (606kB)
	Text BAB III.pdf Download (182kB)
	Text BAB IV.pdf Download (609kB)
	Text BAB V.pdf Download (158kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (807kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (2MB)

ABSTRAK

Kasus Yang terjadi di Kabupaten Balangan Kecamatan Awayan ini berawal dari rencana pembuatan saluran irigasi pertanian, Saluran iriga-si pertanian sendiri sebagai pembangunan berkelanjutan dari selesainya pembuatan bendungan pada Tahun 2010. Lokasi pembangunan irigasi pertanian ini ternyata mengenai tanah hak milik warga setempat, dalam upaya pembebasan lahan oleh pemerintah beberapa warga beranggapan bahwa besaran nilai ganti rugi Yang ditawarkan dianggap tidak sesuai dan tidak adil. Metode Yang digunakan dalam penelitian tesis ini ialah metode Penelitian yuridis empiris dengan dilakukan secara deskriptif analitis, Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bihara Hilir Kabupaten Balangan Kalimantan Selatan. Hasil penelitian didapatkan bahwa dalam menentukan besaran nilai ganti rugi pemerintah tidak mempertimbangkan syarat-syarat Iain selain NJOP yaitu letak dan posisi tanah tersebut. sehingga warga Yang memiliki tanah dengan letak atau posisi Yang lebih strategis merasakan ketidakadilan jika harga tanah mereka disamaratakan dengan tanah warga Yang letak dan posisi tanahnya berada dibelakang atau kurang strategis, Termuat dalam Undang-undang No.2 Tahun 2012 Pasal I ayat 10 Yang menyebutkan '"Ganti Kerugian adalah penggantian Yang layak dan adil kepada pihak Yang berhak dalam proges pengadaan tanah. Ganti rugi hagi pernilik tanah untuk kepentingan umum sekalipun tetap harus dilakukan dengan adil dan layak, hal ini dikarena ganti rugi Yang tidak layak dan tidak adil hanya akan merugikan Yang berujung Pada penurunan tingkat produktifitas ekonomi pada masyarakat itu sendiri. tinjauan hukum ekonomi syariah sendiri proses pernbebasan tanah Yang terjadi di Kabupaten Balangan terjadi sebuah penyimpangan karena dilihat dali segi objek kepemilikan tanah adalah sah milik masyarakat pribadi, sedangkan hak milik dalam islam sangat dihargai dan dilindungi sebagaimana dicontohkan Rasulullah SAW.

Actions (login required)

View Item