Maisyarah, Siti (2023) Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Kalimantan Selatan di Kota Banjarmasin. Skripsi, Syariah.

	Text 1. PERNYATAAN.pdf Download (108kB)
	Text 2. AWAL.pdf Download (1MB)
	Text 3. ABSTRAK.pdf Download (10kB)
	Text 4. BAB I.pdf Download (245kB)
	Text 5. BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (271kB)
	Text 6. BAB III.pdf Download (140kB)
	Text 7. BAB IV.pdf Download (2MB)
	Text 8. BAB V.pdf Download (10kB)
	Text 9. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (232kB)
	Text 10. LAMPIRAN.pdf Download (4MB)

ABSTRAK

Kebijakan dapat dikatakan bahwa dalam perencanaan, perumusan, dan implementasi program penanganan bencana sebagaimana amanat dalam Implementasi Peraturan Daerah Provensi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provensi Kalimantan Selatan di Kota Banjarmasin tersebut masih banyak terhalang oleh berbagai masalah mulai dari belum tersosialisasinya peraturan perundangan tersebut, belum terbentuknya lembaga di daerah, sumber anggaran yang terbatas, dan lebih dari semua itu adalah masalah rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya manajemen bencana. Selain itu, dibutuhkan pula peran serta dari pemerintah daerah untuk menjadi entitas paling depan dalam progam penanggulan (manajemen) bencana ini. Sebagai lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab terhadap daerahnya, pemerintah daerah perlu memiliki program tersendiri yang disesuaikan dengan kemampuan serta karakteristik geografis maupun sosiologis dari daerahnya masing-masing Jenis penelitian ini adalah hukum empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Peneliti melakukan observasi pada BPBD dan 5 kantor camat di 5 kecamatan dan juga melakukan wawancara dengan narasumber yang berada di kota Banjarmasin. Peneliti menemukan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Provensi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provensi Kalimantan Selatan di Kota Banjarmasin sudah dilaksanakan dengan baik akan tetapi masih belum maksimal, pasalnya dalam tugasnya BPBD dalam menanggulangi bencana di kota Banjarmasin belum mempunyai peralatan yang sesuai dengan standar yang diatur dalam Perundang-undangan. Kurangnya sarana dan prasarana tersebut memadai mengakibatkan proses penanggulangan bencana terhambat padahal dukungan dari pemerintah selalu maksimal. Kurangnya koordinasi yang baik dari BPBD kepada instansi/organisasi yang lain juga menjadi kendala saat proses penanggulangan bencana. Faktor pendukung dalam Implementasi Perda dari pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 adalah dukungan dari aparatur pemerintah dan intansi/ organisasi yang turut andil dalam penanggulangan bencana yang selalu maksimal dalam memberikan dukungannya, baik saat terjadi bencana dan pasca bencana.Sedangkan faktor penghambat adalah kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak mempunyai basic kterampilan dalam penanggulangan bencana.

Actions (login required)

View Item