EMPOWERS IDR

Penelusuran Data IDR

Telusuri data di dalam IDR kami menggunakan fungsi penelusuran lengkap (Advanced).
Update Data IDR Terbaru

Lihat data yang sudah kami tambahkan ke IDR dalam seminggu terakhir.
Pedoman Unggah Mandiri

Sebelum mengupload dokumen, pastikan membaca Pedoman Unggah Mandiri untuk Depositor.
Traffic Pengunjung

Lihat traffic IDR kami. Dari mana mereka datang, device yang dipakai, konten apa saja yang mereka akses, cari dan lainnya

PEMBATALAN PERKAWINAN (ANALISIS PUTUSAN NOMOR : 1389/Pdt.G/2022/PA.Bjm)

Rahman, Muhammad Yazidi (2023) PEMBATALAN PERKAWINAN (ANALISIS PUTUSAN NOMOR : 1389/Pdt.G/2022/PA.Bjm). Skripsi, Syariah.

[img] Text
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.pdf

Download (46kB)
[img] Text
AWAL.pdf

Download (1MB)
[img] Text
ABSTRAK.pdf

Download (185kB)
[img] Text
BAB I.pdf

Download (972kB)
[img] Text
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (784kB)
[img] Text
BAB III.pdf

Download (644kB)
[img] Text
BAB IV.pdf

Download (633kB)
[img] Text
BAB V.pdf

Download (187kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (315kB)
[img] Text
LAMPIRAN.pdf

Download (6MB)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor: 1389/Pdt.G/2022/PA.Bjm mengenai Pembatalan Perkawinan. Penulis menemukan adanya kejanggalan pada putusan tersebut, di antaranya: mediasi tidak dapat dilaksanakan, tidak memuat aturan pada posita angka 5 (lima), pertimbangan yang dangkal, dan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim dan putusan majelis hakim pada perkara Nomor : 1389/Pdt.G/2022/PA.Bjm. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersiser. Bersifat preskriptif dan menggunakan pendekatan kasus (Case Approach). Menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum studi dokumen dan studi pustaka, diolah dengan tahap sistematis dan dianalisis dengan menggunakan medote kualitatif. Hasil penelitian ini adalah (1) Perkara pembatalan perkawinan tidak mengunakan mediasi, sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 Ayat (2) huruf d. (2) Pertimbangan hukum majelis hakim pada posita angka 5 (lima) harus membahas atau memuat peraturan yang mengatur tentang status hukum anak tersebut secara jelas dan rinci, sesuai Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. (3) Majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya harus menemukan suatu fakta pada persidangan, agar dapat mengadili tuntutan pemohon, sesuai Pasal 178 Ayat (2) HIR dan Pasal 189 Ayat (2) RBg. (4) Putusan majelis hakim pada posita angka 5 (lima) tidak dapat diterima selain dan selebihnya. Bahwa menurut penulis, permohonan pemohon tentang status anak tersebut dapat diterima walaupun perkara pembatalan perkawinan terhadap anak dari perkawinan yang dibatalkan tidak berlaku surut. Sedangkan status hukum anak dari termohon I dengan laki-laki lain, dikatakan tidak sah menurut agama dan negara. Hal itu termuat dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 42 dan KHI Pasal 99. Disamping itu, anak tersebut dikategorikan sebagai anak di luar perkawinan yang dinasabkan kepada ibu dan keluarga ibunya sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Pasal 43 Ayat 1 dan KHI Pasal 100.

Item Type: Skripsi
Subjects: H Social Sciences > H Social Sciences (General)
K Law > K Law (General)
Depositing User: Pramubakti Syanie Raisya Hani
Date Deposited: 18 Jul 2023 06:21
Last Modified: 18 Jul 2023 06:21
URI: http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/23835

Actions (login required)

View Item View Item