EMPOWERS IDR

Penelusuran Data IDR

Telusuri data di dalam IDR kami menggunakan fungsi penelusuran lengkap (Advanced).
Update Data IDR Terbaru

Lihat data yang sudah kami tambahkan ke IDR dalam seminggu terakhir.
Pedoman Unggah Mandiri

Sebelum mengupload dokumen, pastikan membaca Pedoman Unggah Mandiri untuk Depositor.
Traffic Pengunjung

Lihat traffic IDR kami. Dari mana mereka datang, device yang dipakai, konten apa saja yang mereka akses, cari dan lainnya

Bawaslu Sebagai Badan Pengawas Sekaligus Quasi Peradilan dalam Tinjauan Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Asy Syarifa, Fauza Azkia (2023) Bawaslu Sebagai Badan Pengawas Sekaligus Quasi Peradilan dalam Tinjauan Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Skripsi, Syariah.

[img] Text
PERNYATAAN.pdf

Download (343kB)
[img] Text
Awal.pdf

Download (1MB)
[img] Text
ABSTRAK.pdf

Download (61kB)
[img] Text
BAB I.pdf

Download (280kB)
[img] Text
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (178kB)
[img] Text
BAB III.pdf

Download (168kB)
[img] Text
BAB IV.pdf

Download (117kB)
[img] Text
BAB V.pdf

Download (12kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (185kB)
[img] Text
LAMPIRAN.pdf

Download (895kB)

ABSTRAK

Bawaslu sebagai salah satu badan penyelenggara pemilu memiliki peran yang sangat penting untuk kelangsunan pesta demokrasi Indoneisa, namun kewenangannya dalam hal pengawasan dan quasi peradilan menimbulkan tanda tanya apakah kewenangan ‘ganda’nya ini sesuai dengan sistem ketatanegaraan Indonesia, karena terkesan memiliki wewenang yang tumpang tindih. Dengan adanya pertanyaan mengenai kewenangan ‘ganda’ bawaslu tersebut, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui kewenangan ‘ganda; yang dimiliki Bawaslu dalam tinjauan sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yang membahas doktrin-doktrin atau asas dalam ilmu hukum. Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif terhadap bahan hukum yang diperoleh. Dilihat dari persfektif sistem ketatanegaraan perluasan wewenang Bawaslu dalam hal wewenang gandanya telah melaksanakan seperti doktrin konstitusionalisme inginkan. Karena konsitusi telah menentukan batasan-batasan terhadap lembaga negara, dan bawaslu sudah sesuai dengan konstitusi, wewenang quasi peradilan yang dimilikinya sejalan dengan mandat UUD 1945 pasal 24A ayat 3, dimana diperbolehkannya badan di luar kekuasaan yudikatif untuk melaksanakan fungsi peradilan sejauh diatur dalam undang-undang. Kemudian dalam perspektif checks and balances kewenangan ganda Bawaslu ini justru merupakan penerapan dari prinsip tersebut, terutama pada prinsip balances, dimana terpusatnya kewenangan yang dimilki KPU dipindah tangankan, selain itu ada beberapa faktor pendukung yang memang pada dasarnya tingkat kegentingan dari perluasan kewenangan bawaslu ini perlu direalisasikan. Mengingat kewenangan yang dimiliki bawaslu dalam hal quasi peradilan ini hanya dalam hal penanganan administrasi pemilu dan sengketa proses pemilu

Item Type: Skripsi
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Sri Yuniarti Fitria
Date Deposited: 02 Aug 2023 06:27
Last Modified: 02 Aug 2023 06:27
URI: http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/24619

Actions (login required)

View Item View Item