EMPOWERS IDR

Penelusuran Data IDR

Telusuri data di dalam IDR kami menggunakan fungsi penelusuran lengkap (Advanced).
Update Data IDR Terbaru

Lihat data yang sudah kami tambahkan ke IDR dalam seminggu terakhir.
Pedoman Unggah Mandiri

Sebelum mengupload dokumen, pastikan membaca Pedoman Unggah Mandiri untuk Depositor.
Traffic Pengunjung

Lihat traffic IDR kami. Dari mana mereka datang, device yang dipakai, konten apa saja yang mereka akses, cari dan lainnya

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Fitria, Nurul (2023) Implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Skripsi, Syariah.

[img] Text
PERNYATAAN.pdf

Download (149kB)
[img] Text
AWAL.pdf

Download (1MB)
[img] Text
ABSTRAK.pdf

Download (452kB)
[img] Text
BAB I.pdf

Download (764kB)
[img] Text
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (852kB)
[img] Text
BAB III.pdf

Download (820kB)
[img] Text
BAB IV.pdf

Download (1MB)
[img] Text
BAB V.pdf

Download (505kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (502kB)
[img] Text
LAMPIRAN.pdf

Download (3MB)

ABSTRAK

Telah lebih dari 10 tahun Peraturan Daerah (perda) Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) Nomor 15 tahun 2011 tentang Penanggulangan Minuman Beralkohol disahkan. Perda ini melarang 3 kegiatan yakni memproduksi minuman beralkohol, mengedarkannya baik dalam konteks jual beli ataupun pemberian, dan menyimpannya. Waktunya telah tiba untuk mengetahui implementasi dan efektivitas perda ini. Objek penelitian ini adalah implementasi perda No. 15/2011/Kab. HST dan faktor-faktor penghambatnya. Subjek penelitian ini adalah 1) pembuat perda yakni pemerintah Kab. HST dan anggota DPRD Kab. HST; 2) penegak hukum yakni Satpol PP, Polres HST, dan Pengadilan Negeri Barabai; 3) masyarakat yang terdiri dari kepala desa dan warga Kab. HST. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara dengan subjek penelitian berjumlah 14 dari beberapa lembaga dan anggota masyarakat seperti Satpol PP, Polres, Pengadilan Negeri, bidang hukum Sekda, DPRD HST antara bulan Maret 2022 dan Januari 2023. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi di lapangan dan pengumpulan data tertulis melalui Lembaga-lembaga penegak hukum. Penelitian berlokasi di 3 kecamatan di wilayah Kab. HST yakni Kec. Barabai, Kec. Batang Alai Utara, dan Kec. Batang Alai Selatan. Dengan demikian penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris. Perda ini ketika diimplementasikan selama lebih dari 10 tahun, belum mencapai tujuan dari pembuatannya yakni kasus pelanggaran terkait miras kasusnya tinggal sedikit atau tidak ada sama sekali. Namun, kenyataannya kasus�kasus pelanggaran terkait miras masih banyak terjadi sebagaimana terlihat dalam putusan Pengadilan Negeri Kab. HST dan catatan kepolisian Kab. HST. Selain itu, dimasyarakat juga banyak laporan mengenai orang yang mengonsumsi miras dan yang berjualan. Dengan demikian perlu dianalisis apakah yang menjadi persoalan di sini, saya melihat kepada 3 kemungkinan apakah ada masalah dari landasan filosofis perda ini ataukah ada masalah pada aspek sosiologis masyarakat HST atau masalahnya mungkin ada pada aspek yuridisnya. Masalah yang ditemukan dalam penelitian ini ada pada aspek yuridis. Spesifiknya, masalah ada pada ringannya ancaman hukuman bagi pelanggar dan inkonsistensi pada pelaksanaan hukuman terhadap pelanggar. Para pelaksana perda harus bersikap konsisten dalam melaksanakan hukuman terhadap para pelanggar dan lebih sering untuk menerapkan hukuman paling berat yang diharapkan memberikan efek jera. Para pembuat hukum perlu secara serius mempertimbangkan hukuman yang lebih berat bagi pelanggar daripada yang ada pada peraturan perundangan-undangan saat ini.

Item Type: Skripsi
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Sri Yuniarti Fitria
Date Deposited: 18 Aug 2023 06:14
Last Modified: 21 Aug 2023 01:11
URI: http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/24866

Actions (login required)

View Item View Item