Ilhamiannur, Ilhamiannur (2023) “Cerai Gugat dan Tindakan Hukum Atas Kelalaian Suami dalam Pemenuhan Kewajiban Hak Istri dan Anak pada Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA. Tesis, Pascasarjana.

	Text 1. PERNYATAAN.pdf Download (233kB)
	Text 2. AWAL.pdf Download (290kB)
	Text 3. ABSTRAK.pdf Download (188kB)
	Text 4. BAB I.pdf Download (457kB)
	Text 5. BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (503kB)
	Text 6. BAB III.pdf Download (155kB)
	Text 7. BAB IV.pdf Download (420kB)
	Text 8. BAB V.pdf Download (319kB)
	Text 10. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (243kB)
	Text 11. LAMPIRAN.pdf Download (3MB)

ABSTRAK

Penelitian ini berangkat dari masalah tingginya angka perceraian khususnya cerai gugat di Banjarmasin, namun masih banyaknya hak istri yang tidak terpenuhi akibat kelalaian suami tanpa adanya tindakan hukum yang jelas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fenomena cerai gugat pada Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA; mengetahui pemenuhan hak istri sesuai Hukum pada Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA; dan mengetahui tindakan hukum atas kelalaian suami dalam pemenuhan kewajiban pada Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Yaitu dengan melakukan pendekatan kualitatif yang disajikan dalam bentuk narasi dan deskripsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1) cerai gugat dalam perkara kelalaian suami dalam pemenuhan hak istri dan anak pada Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA, data 4 tahun terakhir jumlah perkara cerai gugat lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan perkara cerai talak. Faktor penyebabnya adalah permasalahan komunikasi yang sudah tidak sejalan, ekonomi, perselingkuhan. Dalam pemenuhan hak istri dan anak, Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA, berdasarkan SEMA nomor 5 tahun 2021 telah membuka jalan bagi para istri untuk menuntut hak-haknya sekaligus mengajukan permohonan sita atas barang-barang milik suaminya dalam rangka menjamin terpenuhi hak istri dan anak pasca perceraian. Namun seringkali tidak betjalan sesuai harapan, dimana pada akhirnya banyak wanita dan anak korban perceraian kehidupannya mengalami kesulitan khususnya dalam masalah ekonomi dan emosional. 2) Tindakan hukum atas kelalaian suami dalam pemenuhan kewajiban suami dalam pemenuhan kewajiban secara eksplisit belum ada namun gagasan yang ingin di bangun adalah terblokirnya layanan kependudukan di Kementerian Dalam Negeri, Terblokirnya layanan paspor di Imigrasi, Terblokirnya layanan pencairan rekening yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Terblokirnya pengurusan SKCK, bahkan mungkin perpanjangan SIM dan STNK di Kepolisian, Terblokirnya dari kepesertaan BPJS, Secara otomatis Bendahara kantor dapat melakukan pemotongan terhadap gaji dan penghasilan PNS, TNI, Polri dan atau karyawan perusahaan, Tagihan kewajiban terhadap pihak yang lalai dengan berbasis NPWP oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Actions (login required)

View Item