Hidayanti, Laily (2024) Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2022 terhadap Kesejahteraan Masyarakat Era New Normal (Studi Kasus di Desa Tirta Jaya Kabupaten Tanah Laut). Skripsi, Syariah.
Text
10. Pernyataan Keaslian Tulisan.pdf Download (307kB) |
|
Text
2. Awal.pdf Download (1MB) |
|
Text
1. Abstrak.pdf Download (180kB) |
|
Text
3. BAB 1.pdf Download (541kB) |
|
Text
4. BAB 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (536kB) |
|
Text
5. BAB 3.pdf Download (209kB) |
|
Text
6. BAB 4.pdf Download (515kB) |
|
Text
7. BAB 5.pdf Download (8kB) |
|
Text
8. Daftar Pustaka.pdf Download (259kB) |
|
Text
9. Lampiran.pdf Download (7MB) |
ABSTRAK
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pandangan negatif masyarakat terhadap penyaluran program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD). Hal tersebut dikarenakan program bantuan yang disalurkan belum sepenuhnya tepat sasaran, masih banyak terdapat masyarakat yang belum terdata sehingga tidak mendapatkan bantuan dan terjadi adanya pemberhentian program bantuan kepada masyarakat penerima bantuan tanpa alasan yang pasti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi dan faktor-faktor penghambat implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2022 terhadap kesejahteraan masyarakat era new normal. Metode yang digunakan merupakan metode penelitian empiris dengan teknik pengumpulan data, yaitu wawancara dan dokumentasi. Subjek dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa Tirta Jaya Kecamatan Bajuin, Perangkat Desa, dan masyarakat desa. Objek dalam penelitian ini adalah Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2022. Penelitian ini menemukan bahwa implementasi peraturan bupati belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, terlihat dari berbagai faktor diantaranya yaitu masih banyak masyarakat yang belum terdata dengan baik dan tidak adanya dilakukan sosialisasi dari pihak petugas mengenai program bantuan langsung tunai. Kendala yang ditemukan yaitu dari segi informasi dan komunikasi antara petugas dengan masyarakat yang sangat minim sehingga menyebabkan banyak kesalahpahaman antara keduanya. Kendala lainnya yang ditemukan yaitu penyaluran program bantuan langsung tunai tidak dilakukan dengan tepat waktu, dikarenakan pencairan dana dari pusat yang tidak menentu
Item Type: | Skripsi |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Syariah > Hukum Tatanegara ( Siyasah Syariyyah) |
Depositing User: | mr Mahyuddinnor S.I.Pust |
Date Deposited: | 25 Mar 2024 00:58 |
Last Modified: | 25 Mar 2024 00:58 |
URI: | http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/26293 |
Actions (login required)
View Item |