Gymnastiar, Muhammad Rif’at (2024) Implementasi Perda Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Pasar Kecamatan Barabai Oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Skripsi, Syariah.

	Text PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.pdf Download (30kB)
	Text AWAL.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (105kB)
	Text BAB I.pdf Download (359kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (276kB)
	Text BAB III.pdf Download (124kB)
	Text BAB IV.pdf Download (272kB)
	Text BAB V.pdf Download (8kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (238kB)
	Text LAMPIRAN-LAMPIRAN.pdf Download (895kB)

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Barabai, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia, dengan latar belakang perlunya pengembangan strategi efektif oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menjaga keteraturan dan mengelola Pedagang Kaki Lima (PKL) yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan di area Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Penelitian ini merumuskan permasalahan sebagai berikut: bagaimana implementasi Perda Nomor 11 Tahun 2013 tentang pengelolaan PKL di Pasar Kecamatan Barabai oleh Satpol PP, dan bagaimana solusi pemerintah dalam implementasi perda tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Perda Nomor 11 Tahun 2013 tentang pengelolaan PKL di Pasar Kecamatan Barabai oleh Satpol PP dan untuk mengetahui solusi pemerintah daerah dalam implementasi perda tersebut. Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan hukum sosiologis. Peneliti mengumpulkan data dari informan berjumlah empat orang (dua orang Satpol PP dan dua orang PKL) melalui wawancara dan dokumentasi. Dan dokumen berupa data-data tentang Satpol PP dan Peraturan Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda Nomor 11 Tahun 2013 oleh Satpol PP di Pasar Kecamatan Barabai dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk karakteristik badan pelaksana dan komunikasi antarorganisasi. Satpol PP memainkan peran penting melalui pendekatan persuasif dan tindakan penegakan hukum untuk menciptakan ketertiban di pasar. Faktor lain yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan ini meliputi asal mula kebijakan, interaksi antarorganisasi, sikap para pelaku kebijakan, serta kondisi ekonomi, sosial, dan politik. Pemerintah Daerah menyusun solusi implementasi Perda dengan strategi sosialisasi, peningkatan koordinasi antarinstansi, dan penerapan sanksi bagi pelanggar untuk mencapai manfaat terbesar bagi masyarakat setempat. Rekomendasi yang diberikan meliputi penguatan sumber daya manusia dan sarana pendukung bagi Satpol PP, peningkatan komunikasi antarorganisasi, intensifikasi sosialisasi, dan pengembangan pendekatan persuasif yang lebih efektif. Disarankan pula agar pemerintah daerah bekerjasama lebih erat dengan Satpol PP dan PKL dalam pengembangan pasar serta penelitian lebih lanjut yang mengkaji peran Satpol PP dengan pembahasan lebih mendalam dan objek penelitian yang lebih luas

Actions (login required)

View Item