Almadani, Muhammad (2024) Implementasi Akad Mudharabah pada Dana Tabungan di BMT Al Fajar Sejahtera Parenggean Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur. Skripsi, Syariah.

	Text PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.pdf Download (67kB)
	Text AWAL.pdf Download (454kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (65kB)
	Text BAB I.pdf Download (269kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (362kB)
	Text BAB III.pdf Download (224kB)
	Text BAB IV.pdf Download (420kB)
	Text BAB V.pdf Download (139kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (152kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (2MB)

ABSTRAK

Penulisan ini membahas tentang adanya praktik yang tidak bersesuaian dengan ketentuan pembiayaan rukun dan syarat mudharabah karena pemilik dana ikut campur didalam manajemen proyek yang dibiayai dengan dana tersebut, kecuali hanya sebatas memberikan saran-saran dan melakukan pengawasan pada pengelola dana itu diperbolehkan. Hal ini tidak bersesuaian dengan ketentuan pembiayaan serta rukun dan syarat pembiayaan Mudharabah mengenai dana yang telah diserahkan pemilik dana akan dikelola oleh pengelola dana dan memiliki hak tanpa campur tangan dari pihak pemilik dana. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui bagaimana implementasi akad mudharabah pada kontrak dan praktik dana tabungan di BMT Al Fajar Sejahtera Parenggean Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur. Penulisan ini dapat digolongkan sebagai penulisan lapangan (Field Research), yakni penulisan yang dilakukan secara sistematis untuk mengambil data dilapangan dan menggunakan jenis penulisan hukum empiris. Teknik pengumpulan data dalam penulisan dilakukan dengan wawancara. Dari hasil penulisan ini dapat disimpulkan dalam implementasi akad mudharabah tidak sesuai dengan dengan yang ada dikontraknya. Pihak marketing dari BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean dalam melakukan tugasnya berkunjung ke lokasi yang mudharib jalankan tidak hanya melakukan pengawasan semata tetapi ikut campur dalam pengelolaan dana untuk usaha mudharib. Ini bertentangan dengan ketentuan akad mudharabah yang dituangkan dalam Fatwa DSN MUI No.7 Tahun 2000 mengenai Rukun Dan Syarat Mudharabah yang termuat dalam poin ke-5. Serta menurut ulama Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh al-Sunnah syarat-syarat mudharabah, mudharabah diadakan tanpa ikatan. Pemilik modal tidak boleh membatasi mudharib untuk berniaga di negeri tertentu, menjual belikan barang tertentu, bertransaksi dengan orang tertentu, atau syarat-syarat sejenisnya. Sebab, pembatasan ini kerap kali menghilangkan kesempatan untuk mendapatkan apa yang diinginkan dalam akad, yaitu keuntungan. Karenanya, pembatasan ini tidak boleh disyaratkan jika tidak, maka mudharabah tidak sah. Pendapat ini dikemukakan oleh Malik dan Syafi’i

Actions (login required)

View Item