Lina, Lina (2024) Efektivitas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah di Desa Karya Bersama Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur. Skripsi, Syariah.

	Text PERNYATAAN.pdf Download (33kB)
	Text AWAL.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (6kB)
	Text BAB I.pdf Download (394kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (228kB)
	Text BAB III.pdf Download (232kB)
	Text BAB IV.pdf Download (160kB)
	Text BAB V.pdf Download (6kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (121kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (1MB)

ABSTRAK

Pentingnya suatu hak atas kepemilikan suatu bidang tanah di daftarkan agar kepentingan hukum bagi para pihak yang bersangkutan dapat dikatakan jelas dan sesuai dengan ketetapan pemerintah. Dalam Pasal 4 Ayat 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyatakan setiap bidang tanah dan satuan rumah susun termasuk peralihan, pembebanan, dan hapusnya hak atas bidang tanah dan hak milik atas satuan rumah susun wajib didaftar. Penelitian ini berlokasi di Desa Karya Bersama Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur, dimana permasalahan dalam penelitan ini adalah masyarakat Desa Karya Bersama belum ada yang mendaftarkan tanah mereka untuk mendapatkan sertifikat dan hanya memiliki Surat Pernyataan Tanah (SPT). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah di Desa Karya Bersama Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur karena bidang tanah yang sudah terdaftar akan mendapatkan sertifikat serta memiliki kepastian hukum. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris atau langsung terjun ke lokasi penelitian dan dengan metode pendekatan kualitatif serta bersifat deskriptif. Dimana teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah observasi dan wawancara secara langsung kepada informan. Berdasarkan metode yang digunakan diperoleh hasil penelitian sebagai berikut: Efektivitas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah di Desa Karya Bersama tidak efektif karena banyaknya faktor yang membuat masyarakat Desa Karya Bersama tidak bisa memiliki sertifikat dan hanya memakai Surat Pernyataan Tanah (SPT) saja. Adapun banyaknya faktor yang membuat tanah di Desa Karya Bersama tidak bisa mendapatkan sertifikat diantara lain masalah sengketa tanah karena sebelumnya masuk kawasan lahan perusahaan, Proses Pendaftaran yang Sulit, keterbatasan sumber daya administrasi BPN, program pemutihan yang tidak berjalan lancar, kawasan Desa tidak termasuk dalam program nasioanal, dan juga akses menuju kantor BPN yang jauh

Actions (login required)

View Item