EMPOWERS IDR

Penelusuran Data IDR

Telusuri data di dalam IDR kami menggunakan fungsi penelusuran lengkap (Advanced).
Update Data IDR Terbaru

Lihat data yang sudah kami tambahkan ke IDR dalam seminggu terakhir.
Pedoman Unggah Mandiri

Sebelum mengupload dokumen, pastikan membaca Pedoman Unggah Mandiri untuk Depositor.
Traffic Pengunjung

Lihat traffic IDR kami. Dari mana mereka datang, device yang dipakai, konten apa saja yang mereka akses, cari dan lainnya

Optimalisasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Serta Tuna Susila

Sa’diyah, Halimatus (2024) Optimalisasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Serta Tuna Susila. Skripsi, Syariah.

[img] Text
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.pdf

Download (56kB)
[img] Text
AWAL.pdf

Download (1MB)
[img] Text
ABSTRAK.pdf

Download (206kB)
[img] Text
BAB I.pdf

Download (526kB)
[img] Text
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (269kB)
[img] Text
BAB III.pdf

Download (148kB)
[img] Text
BAB IV.pdf

Download (443kB)
[img] Text
BAB V.pdf

Download (8kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (230kB)
[img] Text
LAMPIRAN.pdf

Download (1MB)

ABSTRAK

Penelitian ini di latarbelakangi oleh fenomena gelandangan dan pengemis (gepeng) yang masih menjamur di wajah kota Banjarmasin. Adanya revisi perubahan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Serta Tuna Susila, diduga belum membawa hasil yang maksimal. Sehingga menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu tentang Optimalisasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Serta Tuna Susila. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, dengan dibantu 2 informan dari Dinas Sosial Kota Banjarmasin dan Satpol PP Kota Banjarmasin, serta 5 responden dari gelandangan dan pengemis. Adapun penanganan gelandangan dan pengemis yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Banjarmasin dan Satpol PP Kota Banjarmasin ialah diantaranya melakukan sosialisasi, bimbingan, penyuluhan, pelatihan kerja, penertiban dan patroli serta razia kepada pelaku gelandangan dan pengemis serta masyarakat. Hasil penelitian menjawab bahwa Peraturan Daerah Kota Banjarmasin nomor 12 tahun 2014 tentang penanganan gelandangan dan pengemis khususnya dalam penanganan gelandangan dan pengemis belum optimal dalam pelaksaan penanganannya. Hal ini disebabkan karena banyaknya kendala yang dialami seperti, kurangnya kesadaran masyarakat dan belum ada payung hukum yang tegas untuk menindaklanjuti gelandangan dan pengemis yang terjaring razia dan masyarakat yang kedapatan memberikan uang kepada para gelandangan dan pengemis. Adapun solusi yang dapat dilakukan yaitu mengoptimalkan dana anggaran pemerintah untuk menanganani permasalahan ini, mengoptimalkan peran dan tugas pihak terkait agar bisa melakukannya dengan sebaik mungkin serta meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi maupun bimbingan agar menghilangkan gelandangan dan pengemis di Kota Banjarmasin.

Item Type: Skripsi
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Syariah > Hukum Tatanegara ( Siyasah Syariyyah)
Depositing User: Sri Yuniarti Fitria
Date Deposited: 08 Nov 2024 06:10
Last Modified: 08 Nov 2024 06:10
URI: http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/27983

Actions (login required)

View Item View Item