Sa’diyah, Halimatus (2024) Optimalisasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Serta Tuna Susila. Skripsi, Syariah.
Text
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.pdf Download (56kB) |
|
Text
AWAL.pdf Download (1MB) |
|
Text
ABSTRAK.pdf Download (206kB) |
|
Text
BAB I.pdf Download (526kB) |
|
Text
BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (269kB) |
|
Text
BAB III.pdf Download (148kB) |
|
Text
BAB IV.pdf Download (443kB) |
|
Text
BAB V.pdf Download (8kB) |
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (230kB) |
|
Text
LAMPIRAN.pdf Download (1MB) |
ABSTRAK
Penelitian ini di latarbelakangi oleh fenomena gelandangan dan pengemis (gepeng) yang masih menjamur di wajah kota Banjarmasin. Adanya revisi perubahan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Serta Tuna Susila, diduga belum membawa hasil yang maksimal. Sehingga menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu tentang Optimalisasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Serta Tuna Susila. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, dengan dibantu 2 informan dari Dinas Sosial Kota Banjarmasin dan Satpol PP Kota Banjarmasin, serta 5 responden dari gelandangan dan pengemis. Adapun penanganan gelandangan dan pengemis yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Banjarmasin dan Satpol PP Kota Banjarmasin ialah diantaranya melakukan sosialisasi, bimbingan, penyuluhan, pelatihan kerja, penertiban dan patroli serta razia kepada pelaku gelandangan dan pengemis serta masyarakat. Hasil penelitian menjawab bahwa Peraturan Daerah Kota Banjarmasin nomor 12 tahun 2014 tentang penanganan gelandangan dan pengemis khususnya dalam penanganan gelandangan dan pengemis belum optimal dalam pelaksaan penanganannya. Hal ini disebabkan karena banyaknya kendala yang dialami seperti, kurangnya kesadaran masyarakat dan belum ada payung hukum yang tegas untuk menindaklanjuti gelandangan dan pengemis yang terjaring razia dan masyarakat yang kedapatan memberikan uang kepada para gelandangan dan pengemis. Adapun solusi yang dapat dilakukan yaitu mengoptimalkan dana anggaran pemerintah untuk menanganani permasalahan ini, mengoptimalkan peran dan tugas pihak terkait agar bisa melakukannya dengan sebaik mungkin serta meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi maupun bimbingan agar menghilangkan gelandangan dan pengemis di Kota Banjarmasin.
Item Type: | Skripsi |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Syariah > Hukum Tatanegara ( Siyasah Syariyyah) |
Depositing User: | Sri Yuniarti Fitria |
Date Deposited: | 08 Nov 2024 06:10 |
Last Modified: | 08 Nov 2024 06:10 |
URI: | http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/27983 |
Actions (login required)
View Item |