EMPOWERS IDR

Penelusuran Data IDR

Telusuri data di dalam IDR kami menggunakan fungsi penelusuran lengkap (Advanced).
Update Data IDR Terbaru

Lihat data yang sudah kami tambahkan ke IDR dalam seminggu terakhir.
Pedoman Unggah Mandiri

Sebelum mengupload dokumen, pastikan membaca Pedoman Unggah Mandiri untuk Depositor.
Traffic Pengunjung

Lihat traffic IDR kami. Dari mana mereka datang, device yang dipakai, konten apa saja yang mereka akses, cari dan lainnya

Analisis Putusan Nomor 1313 K/Ag/2023 Mengenai Kriteria Sengketa Ekonomi Syariah dalam Kewenangan Absolut Pengadilan Agama

Fitriati, Eva Shofia (2025) Analisis Putusan Nomor 1313 K/Ag/2023 Mengenai Kriteria Sengketa Ekonomi Syariah dalam Kewenangan Absolut Pengadilan Agama. Skripsi, Syariah.

[img] Text
PERNYATAAN.pdf

Download (80kB)
[img] Text
AWAL.pdf

Download (1MB)
[img] Text
ABSTRAK.pdf

Download (103kB)
[img] Text
BAB I.pdf

Download (373kB)
[img] Text
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (565kB)
[img] Text
BAB III.pdf

Download (154kB)
[img] Text
BAB IV.pdf

Download (337kB)
[img] Text
BAB V.pdf

Download (104kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (434kB)
[img] Text
LAMPIRAN.pdf

Download (2MB)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakang adanya perbedaan amar putusan antara putusan di tingkat kasasi putusan nomor: 1313/K/Ag/2023 dan banding terhadap putusan di tingkat pertama mengenai gugatan perbuatan melawan hukum atas keterlambatan pembayaran terhadap objek murabahah yang diajukan oleh penggugat dalam perkara pada penelitian ini. Putusan di tingkat pertama menyatakan masuknya perkara ke dalam kewenangan absolut pengadilan agama dikarenakan masuknya penggugat sebagai pihak yaitu pemasok dalam murabahah sehingga gugatan tersebut dikatakan sebagai sengketa murabahah yang termasuk ke dalam ekonomi syariah, sedangkan di tingkat banding dan kasasi memiliki putusan yang sama yang menyatakan masuknya perkara ini ke dalam kewenangan peradilan umum dikarenakan jual beli yang dilakukan ialah diantara penggugat dan tergugat II sebagai nasabah dari akad murabahah sehingga penggugat tidak termasuk dalam akad murabahah yang dilakukan tergugat I selaku bank dan tergugat II dan juga memandang bahwa akata jual beli yang dilakukan tidak berdasarkan prinsip syariah sehingga termasuk ke dalam perdata umum. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum dalam penelitian ini berupa isi putusan dan pendapat salah satu hakim yang berkaitan dengan putusan yang didapatkan melalui metode studi pustaka, studi dokumen, dan juga wawancara sebagai pendukung. Bahan hukum yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu pembahasan dengan mengacu pada landasan teoritis yang ada. Hasil temuan pada penelitian ini bahwa putusan di tingkat kasasi tidak berkesesuaian dengan dengan kewenangan absolut pengadilan agama karena menyatakan masuknya perkara ini ke dalam wewenang peradilan umum. Hal tersebut dikarenakan putusan kasasi dan banding mengkategorikan sengketa ini sebagai perdata umum, yang seharusnya melihat kepada posisi Penggugat sebagai pemasok dalam akad murabahah yang menunjukkan adanya hubungan hukum yang tidak dapat diabaikan, sebagaimana ditekankan dalam teori keabsahan murabahah menurut fikih dan Fatwa DSN-MUI. Selain itu, gugatan Penggugat terkait keterlambatan pembayaran oleh Tergugat I merujuk pada akad lisan murabahah, yang merupakan bagian dari akad murabah yang dilakukan dalam perkara ini. Putusan kasasi yang menitikberatkan pada akta jual beli sebagai formalitas tanpa mempertimbangkan substansi akad syariah dapat berdampak buruk terhadap eksistensi peradilan agama kedepannya dalam menangani sengketa ekonomi syariah.

Item Type: Skripsi
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Syariah > Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Depositing User: Sri Yuniarti Fitria
Date Deposited: 10 Jan 2025 06:23
Last Modified: 10 Jan 2025 06:23
URI: http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/28128

Actions (login required)

View Item View Item