EMPOWERS IDR

Penelusuran Data IDR

Telusuri data di dalam IDR kami menggunakan fungsi penelusuran lengkap (Advanced).
Update Data IDR Terbaru

Lihat data yang sudah kami tambahkan ke IDR dalam seminggu terakhir.
Pedoman Unggah Mandiri

Sebelum mengupload dokumen, pastikan membaca Pedoman Unggah Mandiri untuk Depositor.
Traffic Pengunjung

Lihat traffic IDR kami. Dari mana mereka datang, device yang dipakai, konten apa saja yang mereka akses, cari dan lainnya

Peran Kepolisian Daerah Kalimatan Selatan dalam Perlindungan Hukum Kasus Catfishing Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022

Rizaldi, Rizaldi (2025) Peran Kepolisian Daerah Kalimatan Selatan dalam Perlindungan Hukum Kasus Catfishing Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Skripsi, Syariah.

[img] Text
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.pdf

Download (287kB)
[img] Text
AWAL.pdf

Download (2MB)
[img] Text
ABSTRAK.pdf

Download (248kB)
[img] Text
BAB I.pdf

Download (382kB)
[img] Text
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (616kB)
[img] Text
BAB III.pdf

Download (425kB)
[img] Text
BAB IV.pdf

Download (508kB)
[img] Text
BAB V.pdf

Download (148kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (380kB)
[img] Text
LAMPIRAN.pdf

Download (4MB)

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada peran lembaga kepolisian, khususnya Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalimantan Selatan, dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban penipuan identitas diri (catfishing) yang semakin marak terjadi di era digital. Fenomena catfishing melibatkan penggunaan identitas palsu oleh pelaku untuk menipu korban demi keuntungan pribadi, baik dalam bentuk finansial maupun emosional.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam menangani kasus catfishing di wilayah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan aparat kepolisian dan korban catfishing, sementara data sekunder berasal dari kajian literatur dan peraturan perundang undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Ditreskrimsus Polda Kalsel mencakup upaya preventif, seperti edukasi publik dan pengawasan, serta tindakan represif dalam bentuk penyelidikan dan penegakan hukum terhadap pelaku. Namun, tantangan yang dihadapi mencakup kurangnya literasi digital masyarakat, keterbatasan sumber daya teknis, serta perlunya penguatan koordinasi antar lembaga.Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi di kepolisian, serta perluasan kampanye kesadaran publik mengenai risiko penipuan identitas online. Dengan demikian, studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan kebijakan yang lebih efektif untuk melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan siber yang berkembang pesat.

Item Type: Skripsi
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Syariah > Hukum Tatanegara ( Siyasah Syariyyah)
Depositing User: Sri Yuniarti Fitria
Date Deposited: 07 Jul 2025 07:37
Last Modified: 07 Jul 2025 07:38
URI: http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/29267

Actions (login required)

View Item View Item