EMPOWERS IDR

Penelusuran Data IDR

Telusuri data di dalam IDR kami menggunakan fungsi penelusuran lengkap (Advanced).
Update Data IDR Terbaru

Lihat data yang sudah kami tambahkan ke IDR dalam seminggu terakhir.
Pedoman Unggah Mandiri

Sebelum mengupload dokumen, pastikan membaca Pedoman Unggah Mandiri untuk Depositor.
Traffic Pengunjung

Lihat traffic IDR kami. Dari mana mereka datang, device yang dipakai, konten apa saja yang mereka akses, cari dan lainnya

Badan Otorita Ibu Kota Nusantara dalam Perspektif UUD NRI 1945

Wahyudi, Wahyudi (2025) Badan Otorita Ibu Kota Nusantara dalam Perspektif UUD NRI 1945. Skripsi, Syariah.

[img] Text
PERNYATAAN.pdf

Download (202kB)
[img] Text
AWAL.pdf

Download (1MB)
[img] Text
ABSTRAK.pdf

Download (132kB)
[img] Text
BAB I.pdf

Download (442kB)
[img] Text
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (279kB)
[img] Text
BAB III.pdf

Download (228kB)
[img] Text
BAB IV.pdf

Download (361kB)
[img] Text
BAB V.pdf

Download (132kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (169kB)
[img] Text
LAMPIRAN.pdf

Download (9MB)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur yang menandai babak baru dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Pemerintah menetapkan konsep Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai penyelenggara pemerintahan daerah khusus yang setingkat provinsi, namun tidak memiliki struktur pemerintahan daerah konvensional seperti gubernur dan DPRD. Model ini menimbulkan sejumlah pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip demokrasi, otonomi daerah, dan sistem pemerintahan dalam UUD NRI Tahun 1945. Di sisi lain, tujuan strategis pemindahan IKN seperti pemerataan pembangunan dan efisiensi administratif turut menjadi alasan pembenar yang cukup kuat. Ketegangan antara aspek konstitusionalitas dan tujuan pembangunan inilah yang menjadi fokus utama kajian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep kelembagaan Badan Otorita IKN dalam perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta menelaah secara yuridis dinamika pro dan kontra yang muncul di tengah masyarakat dan kalangan akademik mengenai legitimasi serta efektivitas model pemerintahan yang diusung. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta dilengkapi dengan wawancara terhadap narasumber ahli untuk memperkaya perspektif analisis. Kesimpulan hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan Otorita IKN secara formal memiliki dasar hukum yang sah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 dan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945. Namun, secara struktural dan fungsional, terdapat ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip demokrasi dan desentralisasi yang dijamin konstitusi, seperti tidak adanya pemilihan langsung dan lembaga legislatif daerah. Kritik juga muncul terkait potensi tumpang tindih kekuasaan, beban anggaran yang besar, serta risiko marginalisasi masyarakat lokal. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan koreksi terhadap desain kelembagaan Otorita IKN agar tidak melanggar prinsip-prinsip konstitusional dan demokratis yang menjadi pilar sistem hukum Indonesia

Item Type: Skripsi
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Syariah > Hukum Tatanegara ( Siyasah Syariyyah)
Depositing User: Yoe Oden
Date Deposited: 30 Jul 2025 03:32
Last Modified: 30 Jul 2025 03:32
URI: http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/29901

Actions (login required)

View Item View Item