Diani, Hardita Mentari (2025) Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Cindai Alus Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Kaitannya dengan Hak Masyarakat Menikmati Hasil Pembangunan. Skripsi, Syariah.
![]() |
Text
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN - HARDITA MENTARI DIANI.pdf Download (211kB) |
![]() |
Text
AWAL SKRIPSI - HARDITA MENTARI DIANI.pdf Download (1MB) |
![]() |
Text
ABSTRAK - HARDITA MENTARI DIANI.pdf Download (154kB) |
![]() |
Text
BAB I - HARDITA MENTARI DIANI.pdf Download (363kB) |
![]() |
Text
BAB II - HARDITA MENTARI DIANI.pdf Restricted to Repository staff only Download (316kB) |
![]() |
Text
BAB III - HARDITA MENTARI DIANI.pdf Download (274kB) |
![]() |
Text
BAB IV - HARDITA MENTARI DIANI.pdf Download (456kB) |
![]() |
Text
BAB V - HARDITA MENTARI DIANI.pdf Download (206kB) |
![]() |
Text
DAFTAR PUSTAKA - HARDITA MENTARI DIANI.pdf Download (241kB) |
![]() |
Text
LAMPIRAN LAMPIRAN - HARDITA MENTARI DIANI.pdf Download (3MB) |
ABSTRAK
Latar belakang penelitian ini disebabkan Kabupaten Banjar sebagai bagian dari kawasan strategis Banjarbakula masih menghadapi berbagai persoalan infrastruktur, khususnya di wilayah Desa Cindai Alus Kecamatan Martapura. Kerusakan jalan lingkungan dan keterbatasan penerangan jalan umum (PJU) telah menimbulkan hambatan signifikan terhadap mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pelaksanaan kebijakan pembangunan yang seharusnya menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas hasil pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi implementasi kebijakan perbaikan jalan dan penyelenggaraan PJU serta menganalisis faktor-faktor penghambat yang memengaruhi keberhasilannya di Desa Cindai Alus. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan Dinas PUPRP Kabupaten Banjar dan Kepala Desa Cindai Alus, serta studi dokumentasi terhadap produk hukum daerah yang relevan. Teknik analisis dilakukan melalui reduksi data, penyajian naratif, dan penarikan kesimpulan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi perbaikan jalan di Desa Cindai Alus baru berjalan sebagian dan bersifat insidentil. Jalan Irigasi, misalnya, masih belum diperbaiki secara memadai karena dianggap sebagai jalan inspeksi irigasi kewenangan pusat. Penganggaran pembangunan dilakukan melalui Musrenbang, namun ketersediaan dana terbatas menyebabkan tidak semua usulan terealisasi. PJU di wilayah ini pun masih minim akibat kewenangan yang tersebar antara instansi berbeda dan kurangnya koordinasi anggaran. Selain itu, kendala teknis di lapangan seperti perilaku masyarakat yang tidak patuh terhadap prosedur proyek juga menjadi penghambat. Secara umum, belum terpenuhinya hak masyarakat atas infrastruktur mencerminkan belum optimalnya efektivitas hukum dalam konteks pembangunan daerah
Item Type: | Skripsi |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Syariah > Hukum Tatanegara ( Siyasah Syariyyah) |
Depositing User: | Yoe Oden |
Date Deposited: | 01 Aug 2025 00:38 |
Last Modified: | 01 Aug 2025 00:38 |
URI: | http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/29959 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |