Sulistyoko, Arie (2025) Gerakan Perlawanan Ibnu Hadjar Tahun 1950-1963 (Studi Kritis Hukum Positif dan Siyasah Syar’iyyah). Disertasi, Pascasarjana.
![]() |
Text
1. Pernyataan Keaslian Tulisan.pdf Download (493kB) |
![]() |
Text
2. AWAL.pdf Download (3MB) |
![]() |
Text
3. ABSTRAK.pdf Download (505kB) |
![]() |
Text
4. BAB I.pdf Download (1MB) |
![]() |
Text
5. BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (534kB) |
![]() |
Text
6. BAB III.pdf Download (1MB) |
![]() |
Text
7. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
![]() |
Text
8. BAB V.pdf Download (300kB) |
![]() |
Text
9. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (512kB) |
![]() |
Text
10. lampiran.pdf Download (535kB) |
ABSTRAK
Penelitian ini menemukan bahwa gerakan perlawanan yang dipimpin Ibnu Hadjar di Kalimantan Selatan merupakan konfrontasi langsung terhadap otoritas negara, meskipun dilandasi semangat keislaman dan tuntutan keadilan. Gerakan ini mencerminkan kegagalan komunikasi dan representasi antara pemerintah pusat dan daerah pada masa transisi konsolidasi nasional, sehingga menjadi pelajaran penting tentang perlunya keadilan distributif, kebijakan inklusif, dan responsivitas pemerintah. Fokus penelitian ini membahas Ibnu Hadjar melakukan gerakan perlawanan terhadap pemerintah dan konstruksi hukum positif Indonesia dan siyāsah syar‘iyyah dalam menanggapi gerakan perlawanan Ibnu Hadjar, khususnya melalui putusan Mahmilub. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan tiga pendekatan, yakni pendekatan historis, pendekatan konseptual, serta pendekatan filosofis. Penggalian data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gerakan perlawanan Ibnu Hadjar di Kalimantan Selatan merupakan bentuk konfrontasi langsung terhadap otoritas negara, meskipun dibingkai dengan semangat keislaman dan tuntutan keadilan. Kehadiran gerakan ini mencerminkan adanya kegagalan komunikasi dan representasi antara pemerintah pusat dan daerah pada masa transisi menuju konsolidasi nasional. Peristiwa ini menjadi pelajaran sejarah tentang pentingnya keadilan distributif, kebijakan yang inklusif, serta responsivitas pemerintah untuk menjaga persatuan dan integrasi bangsa. Kedua, Dalam kerangka hukum positif Indonesia, tindakan Ibnu Hadjar dikualifikasikan sebagai pemberontakan bersenjata terhadap negara sehingga Mahmilub menjatuhkan vonis pidana mati berdasarkan ketentuan Pasal-Pasal KUHP. Namun, putusan tersebut menimbulkan perdebatan serius karena dinilai tidak sepenuhnya memenuhi standar pembuktian yang komprehensif dan cenderung mengabaikan konteks sosial-politik yang menjadi akar lahirnya perlawanan. Pendekatan yang semata-mata menekankan stabilitas negara justru berpotensi melahirkan ketidakadilan baru bagi kelompok yang merasa dipinggirkan. Dalam perspektif siyāsah syar‘iyyah, gerakan Ibnu Hadjar lebih tepat dipahami sebagai bughāt, di mana syariat mengajarkan agar upaya rekonsiliasi, dialog, dan pencegahan pertumpahan darah diutamakan sebelum penindakan represif dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa putusan Mahmilub lebih merefleksikan pendekatan represif negara dibandingkan pendekatan keadilan substantif dan kemaslahatan umum yang menjadi tujuan utama syariat Islam
Item Type: | Disertasi |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Pascasarjana (Magister dan Dokter) > S3 Ilmu Syariah |
Depositing User: | Yoe Oden |
Date Deposited: | 08 Sep 2025 02:32 |
Last Modified: | 08 Sep 2025 02:33 |
URI: | http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/30108 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |