Asiah, Asiah (2026) Upaya Hukum Pemilik Tanah yang Mengalami Perbedaan Pengukuran Tanah dalam Program Nasional Agraria (Studi Kasus di Desa Sarindai Kecamatan Kintap). Skripsi, Syariah.
|
Text
PERNYATAAN .pdf Download (104kB) |
|
|
Text
AWAL.pdf Download (1MB) |
|
|
Text
ABSTRAK.pdf Download (137kB) |
|
|
Text
BAB I.pdf Download (307kB) |
|
|
Text
BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (452kB) |
|
|
Text
BAB III.pdf Download (256kB) |
|
|
Text
BAB IV.pdf Download (278kB) |
|
|
Text
BAB V.pdf Download (170kB) |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (314kB) |
|
|
Text
LAMPIRAN.pdf Download (3MB) |
ABSTRAK
Pelaksanaan Program Nasional Agraria pada praktiknya masih menghadapi berbagai persoalan, salah satunya perbedaan hasil pengukuran tanah dengan segel awal yang dimiliki oleh pemilik tanah. Perbedaan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan berdampak langsung pada hak kepemilikan tanah. Dalam beberapa kasus, hasil pengukuran yang tidak sesuai menyebabkan luas tanah berkurang, sehingga pemilik tanah mengalami kerugian materil. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses pengukuran tanah belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan prinsip kepastian dan perlindungan hukum. Penelitian ini membahas langkah-langkah atau upaya hukum yang dilakukan oleh pemilik tanah dalam menyelesaikan kasus perbedaan hasil pengukuran tanah dalam program nasional agraria. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan data diperoleh melalui wawancara langsung dengan pemilik tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari tiga pemilik tanah yang mengalami perbedaan pengukuran, dari tiga pemilik tanah yang mengalami perbedaan hasil pengukuran, hanya satu orang yang menempuh upaya non-litigasi dengan menghubungi Badan Pertanahan Nasioanl, sementara dua pemilik tanah lainnya tidak melakukan upaya penyelesaian. Temuan ini menunjukkan upaya hukum pemilik tanah terhadap perbedaan hasil pengukuran tanah dalam Program Nasional Agraria di Desa Sarindai, Kecamatan Kintap masih terbatas dan belum berjalan optimal. Dalam perspektif Maqashid Syariah, khususnya prinsip penjagaan harta (ḥifẓ al-māl), kondisi ini menunjukkan belum adanya respons hukum yang memadai untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah, karena permasalahan perbedaan pengukuran tanah hanya disampaikan secara lisan tanpa melalui prosedur resmi.
| Item Type: | Skripsi |
|---|---|
| Subjects: | B Philosophy. Psychology. Religion > BL Religion H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) |
| Depositing User: | Sri YF |
| Date Deposited: | 27 Jan 2026 08:05 |
| Last Modified: | 27 Jan 2026 08:05 |
| URI: | http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/30576 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |




