Nursasi, Mey Atren (2026) Efektivitas Perda Nomor 13 Tahun 2012 Tetang Penyediaan Ketenagalistrikan di Kabupaten Tanah Bumbu. Skripsi, Syariah.
|
Text
1. PERNYATAAN.pdf Download (205kB) |
|
|
Text
2. AWAL.pdf Download (1MB) |
|
|
Text
3. ABSTRAK.pdf Download (192kB) |
|
|
Text
4. BAB I.pdf Download (310kB) |
|
|
Text
5. BAB II .pdf Restricted to Repository staff only Download (420kB) |
|
|
Text
6. BAB III.pdf Download (249kB) |
|
|
Text
7. BAB IV.pdf Download (624kB) |
|
|
Text
8. BAB V.pdf Download (168kB) |
|
|
Text
9. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (215kB) |
|
|
Text
10. LAMPIRAN_.pdf Download (3MB) |
ABSTRAK
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya tenaga listrik sebagai kebutuhan dasar masyarakat dan penunjang kegiatan ekonomi di Kabupaten Tanah Bumbu. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Izin Usaha Ketenagalistrikan ditetapkan sebagai dasar hukum pemberian izin dan pengawasan penyediaan listrik. Namun, dalam praktiknya masih terdapat penggunaan genset tanpa pasokan listrik 24 jam, sehingga menimbulkan persoalan efektivitas pelaksanaan Perda. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum, menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, lalu dianalisis secara kualitatif berdasarkan faktor substansi hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, serta masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Izin Usaha Ketenagalistrikan di Kabupaten Tanah Bumbu tidak efektif dalam pelaksanaannya pada PT Singaland Asetama. Perda tersebut sudah tidak lagi relevan secara normatif karena tidak selaras dengan perkembangan regulasi nasional dan perubahan kewenangan pemerintahan, sehingga kehilangan fungsi yuridis dan daya operasionalnya sebagai dasar hukum pelaksanaan izin usaha ketenagalistrikan di daerah. Faktor penghambat penerapan perda ini terletak pada aspek normatif, kelembagaan, dan implementasi. Hambatan tersebut meliputi ketidaksesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi, peralihan kewenangan perizinan kepada pemerintah provinsi dan pusat, keterbatasan pengawasan, minimnya sosialisasi, serta rendahnya kepatuhan terhadap kewajiban perizinan
| Item Type: | Skripsi |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Hukum Tatanegara ( Siyasah Syariyyah) |
| Depositing User: | Yoe Oden |
| Date Deposited: | 08 Apr 2026 07:39 |
| Last Modified: | 08 Apr 2026 07:39 |
| URI: | http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/30829 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |




