Jubaidah, Jubaidah (2026) Implementasi Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Desa Mandala Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Skripsi, Syariah.
|
Text
Pernyataan Keaslian Tulisan.pdf Download (317kB) |
|
|
Text
Awal.pdf Download (907kB) |
|
|
Text
ABSTRAK.pdf Download (260kB) |
|
|
Text
BAB I.pdf Download (404kB) |
|
|
Text
BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (299kB) |
|
|
Text
BAB III.pdf Download (317kB) |
|
|
Text
BAB IV.pdf Download (693kB) |
|
|
Text
BAB V.pdf Download (234kB) |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (270kB) |
|
|
Text
LAMPIRAN.pdf Download (4MB) |
ABSTRAK
Penelitian ini membahas mengenai implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Mandala, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Penelitian difokuskan pada pelaksanaan program di lapangan, terutama terkait ketepatan penerima bantuan, kesesuaian data dengan kondisi masyarakat yang sebenarnya, serta efektivitas penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang berhak menerima. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Data penelitian diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program, seperti Dinas Sosial, pendamping PKH, pemerintah desa, masyarakat penerima bantuan, serta masyarakat yang dinilai layak menerima bantuan namun belum mendapatkannya. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data dokumentasi sebagai data pendukung. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teori implementasi, ketaatan hukum, bantuan sosial, dan kebijakan untuk melihat kesesuaian antara ketentuan hukum dengan pelaksanaannya di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Mandala masih belum berjalan secara optimal, khususnya dalam hal ketepatan sasaran penerima bantuan. Masih ditemukan adanya perbedaan antara Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan kondisi nyata masyarakat di lapangan. Akibatnya, terdapat masyarakat yang terdaftar namun tidak menerima bantuan, sementara ada juga masyarakat yang sebenarnya layak menerima bantuan tetapi belum masuk sebagai penerima. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti ketidaksinkronan data, keterbatasan kuota penerima, mekanisme pemeringkatan, serta pelaksanaan kebijakan yang masih lebih bersifat administratif. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam proses validasi data dan peningkatan koordinasi antar pelaksana agar penyaluran bantuan sosial dapat berjalan lebih tepat sasaran dan efektif
| Item Type: | Skripsi |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Hukum Tatanegara ( Siyasah Syariyyah) |
| Depositing User: | Yoe Oden |
| Date Deposited: | 20 May 2026 03:40 |
| Last Modified: | 20 May 2026 03:40 |
| URI: | http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/31065 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |




