Utomo, Darmono Budi (2026) Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 melalui Peraturan Daerah terkait Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika di Provinsi Kalimantan Selatan. Disertasi, Pascasarjana.

	Text 01. PERNYATAAN.pdf Download (138kB)
	Text 02. AWAL.pdf Download (1MB)
	Text 03. ABSTRAK.pdf Download (371kB)
	Text 04. BAB I.pdf Download (504kB)
	Text 05. BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (423kB)
	Text 06. BAB III.pdf Download (333kB)
	Text 07. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (557kB)
	Text 08. BAB V.pdf Download (391kB)
	Text 10. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (273kB)
	Text 11. LAMPIRAN.pdf Download (5MB)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka penyalahgunaan narkotika di Provinsi Kalimantan Selatan yang menuntut optimalisasi kebijakan rehabilitasi melalui implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 yang diadopsi ke dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan rehabilitasi narkotika, memeriksa sinkronisasi operasional antar perangkat hukum daerah, serta merumuskan model rehabilitasi yang ideal di tingkat daerah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi dokumen terhadap berbagai regulasi terkait, wawancara mendalam, serta observasi langsung pada sejumlah Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) di Provinsi Kalimantan Selatan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pisau analisis menggunakan teori implementasi kebijakan, teori negara hukum, serta pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan rehabilitasi pada tataran empiris masih menghadapi kendala komunikasi yang belum terintegrasi, keterbatasan anggaran, serta kelangkaan SDM klinis adiksi. Kondisi ini berimplikasi pada bervariasinya tingkat kepatuhan tata laksana pelayanan di berbagai Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) terhadap Standar Nasional Indonesia (SNI 8807:2022). Selain itu, koordinasi dan sinkronisasi operasional di tingkat kelembagaan pemerintahan daerah masih menemui kendala akibat belum optimalnya peran koordinatif serta adanya ego sektoral pada perangkat hukum kunci seperti Badan Kesbangpol, Dinas Kesehatan, dan BNNP Provinsi Kalimantan Selatan. Sebagai solusi keilmuan terhadap problem tersebut, penelitian ini menghasilkan "Model Rehabilitasi Narkotika Integratif Berbasis Maqāṣid al Syarī‘ah" yang mengintegrasikan fase medis, psikososial, spiritual berbasis nilai keagamaan lokal (pesantren), dan reintegrasi sosial dalam satu kesatuan sistem berkelanjutan. Dalam perspektif hukum Islam, model ini secara konkret mengoperasionalkan kemaslahatan publik melalui perlindungan jiwa (ḥifẓ al-nafs) dan akal (ḥifẓ al-‘aql) pada fase medis-klinis, perlindungan agama (ḥifẓ al-dīn) pada fase spiritual keagamaan, serta perlindungan kehidupan sosial (ḥifẓ al-ijtimā‘) pada fase pascarehabilitasi di tengah masyarakat

Actions (login required)

View Item