Luthfiana, Anik Priamita (2026) Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Bawah Jembatan Sei Alalak. Skripsi, Syariah.

	Text PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.pdf Download (550kB)
	Text BAB IV.pdf Download (1MB)
	Text AWAL.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (182kB)
	Text BAB V.pdf Download (200kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (180kB)
	Text BAB I.pdf Download (559kB)
	Text LAMPIRAN .pdf Download (4MB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (375kB)
	Text BAB III.pdf Download (277kB)

ABSTRAK

Lalu lintas yang tertib dan aman merupakan bagian dari penyelenggaraan negara hukum dalam memberikan perlindungan dan menjamin kepentingan masyarakat. Namun, pelanggaran berupa melawan arus dan putar balik pada lokasi yang dilarang masih sering terjadi di bawah Jembatan Sei Alalak, Kabupaten Barito Kuala. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum dan pelaksanaannya, sehingga penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas tersebut serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Data primer diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara dengan personel Satuan Lalu Lintas Polres Barito Kuala, Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Kuala, serta masyarakat dan pengguna jalan, dengan jumlah narasumber sebanyak delapan orang. Pengumpulan data dilaksanakan pada periode Maret– Mei 2026. Adapun data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen lain yang relevan dengan penelitian. Seluruh data dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan penegakan hukum dan faktor faktor yang memengaruhi terjadinya pelanggaran lalu lintas di kawasan bawah Jembatan Sei Alalak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di kawasan bawah Jembatan Sei Alalak telah dilaksanakan melalui upaya preventif dan represif, berupa pemasangan rambu lalu lintas, sosialisasi, patroli, pemberian teguran, dan penindakan tilang. Namun, pelaksanaannya belum berjalan secara optimal akibat keterbatasan pengawasan, baik karena minimnya kehadiran aparat di lapangan maupun belum tersedianya kamera Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), serta dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kebiasaan memilih jalur yang lebih singkat, dan jarak putar balik yang relatif jauh. Hasil analisis menunjukkan bahwa peraturan pusat dan daerah telah selaras secara hierarkis, sehingga tingginya pelanggaran bukan disebabkan oleh disharmoni regulasi, melainkan oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat, lemahnya pengawasan, keterbatasan sarana penegakan hukum, dan pertimbangan efisiensi waktu. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, peningkatan edukasi dan kesadaran hukum masyarakat, serta sinergi yang lebih efektif antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat guna mewujudkan ketertiban, kepastian hukum, dan keselamatan berlalu lintas

Actions (login required)

View Item