Nurhikmah, Sindi (2026) Hukum Perlindungan Konsumen terhadap Praktik Jual Beli Getah Karet di Desa Damar Indah Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan. Skripsi, Syariah.

	Text PERNYATAAN.pdf Download (186kB)
	Text AWAL.pdf Download (759kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (179kB)
	Text BAB I.pdf Download (305kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (316kB)
	Text BAB III.pdf Download (225kB)
	Text BAB IV.pdf Download (341kB)
	Text BAB V.pdf Download (202kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (738kB)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik jual beli getah karet di Desa Damar Indah, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, yang berpotensi merugikan salah satu pihak, khususnya tengkulak sebagai konsumen antara. Permasalahan muncul karena adanya oknum petani yang pernah mencampurkan air atau ampas bekas sadapan ke dalam getah karet sehingga memengaruhi kualitas dan berat getah yang diperjualbelikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan konsumen terhadap praktik jual beli getah karet tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap lima orang tengkulak dan lima orang petani getah karet di Desa Damar Indah. Data dianalisis secara kualitatif melalui tahap editing, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan konsumen dalam praktik jual beli getah karet telah diterapkan, tetapi belum optimal. Tengkulak melakukan pemeriksaan kualitas getah sebelum transaksi, sedangkan sebagian besar petani telah bertransaksi secara jujur. Namun, masih ditemukan satu petani yang mengaku pernah mencampurkan air atau ampas bekas sadapan ke dalam getah karet untuk menambah berat timbangan. Tindakan tersebut berpotensi merugikan tengkulak karena menyebabkan ketidaksesuaian antara kualitas barang dan harga yang dibayarkan serta dapat dikategorikan sebagai ghabn fahisy. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, praktik tersebut bertentangan dengan hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, tindakan tersebut juga bertentangan dengan prinsip kejujuran, keadilan, kemaslahatan, dan kerelaan para pihak. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan transparansi, kejujuran, dan ketelitian dalam pemeriksaan kualitas getah karet guna mewujudkan transaksi yang adil dan memberikan perlindungan hukum bagi para pihak

Actions (login required)

View Item