Nurjanah, Juliantika Eka (2026) Analisis Persaingan Harga Perabot Rumah Tangga Di Desa Warga Mulya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Warga Mulya). Skripsi, Syariah.

	Text 1. PERNYATAAN ( pernyataan keaslian tulisan ).pdf Download (142kB)
	Text 2. AWAL.pdf Download (1MB)
	Text 3. ABSTRAK.pdf Download (150kB)
	Text 4. BAB I.pdf Download (326kB)
	Text 5. BAB II (1).pdf Restricted to Repository staff only Download (315kB)
	Text 6. BAB III.pdf Download (215kB)
	Text 7. BAB IV.pdf Download (340kB)
	Text 8. BAB V.pdf Download (159kB)
	Text 9. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (179kB)
	Text 10. LAMPIRAN.pdf Download (2MB)

ABSTRAK

Persaingan usaha merupakan bagian penting dalam kegiatan perdagangan yang bertujuan menciptakan iklim usaha yang sehat, adil, dan memberikan manfaat bagi pelaku usaha maupun konsumen. Namun, dalam praktik jual beli perabotan rumah tangga di Desa Warga Mulya ditemukan adanya perbedaan harga yang cukup signifikan antara pedagang toko dan pedagang kaki lima terhadap barang dengan jenis dan fungsi yang sama. Kondisi tersebut menuntut kajian terhadap kesesuaian praktik penetapan harga tersebut dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian dilakukan di Desa Warga Mulya dengan melibatkan beberapa informan yang terdiri dari pedagang toko, pedagang kaki lima, dan konsumen. Data primer diperoleh melalui wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur, dokumen, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan persaingan usaha dan hukum ekonomi syariah. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan mengkaji praktik persaingan harga berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan harga di Desa Warga Mulya disebabkan oleh perbedaan jalur distribusi, sistem pengadaan barang, serta efisiensi biaya masing-masing pedagang, sehingga praktik tersebut tidak memenuhi unsur jual rugi (predatory pricing) sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik perdagangan tersebut dinyatakan sah selama penetapan harga tidak ditujukan untuk merugikan atau melemahkan pedagang lain. Oleh karena itu, persaingan usaha dalam jual beli perabotan rumah tangga harus berlandaskan prinsip kejujuran, keadilan, kemaslahatan, serta tidak menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha lain demi terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat dan sesuai dengan syariat Islam.

Actions (login required)

View Item