Nazid, Muhammad Reza (2026) Implementasi Sertifikasi Halal Self-Declare pada Produk UMKM di Kabupaten Banjar. Skripsi, Syariah.

	Text PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.pdf Download (660kB)
	Text AWAL.pdf Download (2MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (532kB)
	Text BAB I.pdf Download (876kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text BAB III.pdf Download (778kB)
	Text BAB IV.pdf Download (1MB)
	Text BAB V.pdf Download (542kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (543kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (5MB)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya jumlah pelaku usaha mikro di Kabupaten Banjar yang mencapai 67.675 unit, namun baru 1.731 di antaranya yang telah memperoleh sertifikat halal hingga Mei 2026. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi UMKM yang ada dengan realisasi pelaksanaan program sertifikasi halal self-declare di lapangan, sehingga diperlukan kajian mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi sertifikasi halal self-declare pada produk UMKM di Kabupaten Banjar dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi pelaku UMKM dalam pelaksanaannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan sembilan informan yang terdiri dari tujuh pelaku UMKM dengan variasi pengalaman sertifikasi, satu Pendamping Proses Produk Halal (P3H), dan satu petugas UPT Loka Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Kalimantan Selatan. Analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña, dengan triangulasi sumber dan triangulasi teknik untuk memastikan keabsahan data. Kerangka analisis yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan Edwards III yang mencakup empat faktor, yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, implementasi sertifikasi halal self-declare pada produk UMKM di Kabupaten Banjar belum berjalan secara optimal yang dipengaruhi oleh faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Kedua, kendala yang dihadapi pelaku UMKM meliputi keterbatasan akses informasi dan sosialisasi, belum dimilikinya Nomor Induk Berusaha (NIB), keterbatasan literasi digital, persoalan bahan baku yang tidak jelas kehalalannya, serta lemahnya koordinasi dan pengawasan dalam sistem pendampingan.

Actions (login required)

View Item