Maimunah, Maimunah (2026) Rekonstruksi Ketentuan Uang Iwad dalam Sighat Taklik Talak pada Keputusan Menteri Agama No. 411 Tahun 2000. Disertasi, Pascasarjana.

	Text PERNYATAAN.pdf Download (77kB)
	Text AWAL.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (338kB)
	Text BAB I.pdf Download (433kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (938kB)
	Text BAB III.pdf Download (607kB)
	Text BAB IV.pdf Download (612kB)
	Text BAB V.pdf Download (292kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (347kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (206kB)

ABSTRAK

Sejak ditetapkan melalui KMA No. 411 Tahun 2000, nilai uang iwad sebesar Rp10.000,- berlaku seragam tanpa revisi selama dua dekade, menyisakan tiga kelemahan normatif mendasar: kekaburan norma terkait fungsi iwad sebagai simbol prosedural atau kompensasi substantif, ketidakadilan bagi istri yang dibebani kewajiban membayar tebusan meski menjadi korban penelantaran/kekerasan, serta disharmonisasi dengan yurisprudensi Mahkamah Agung pada Putusan No. 137 K/AG/2007 dan No. 16 K/AG/2010 yang mengedepankan keadilan substantif. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara kritis konstruksi norma dan kelemahan normatif ketentuan iwad dalam KMA No. 411/2000 berdasarkan perspektif tujuan hukum, serta merumuskan rekonstruksi formulasi iwad yang sesuai dengan keadilan proporsional, ratio legis, dan perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (doctrinal research) dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analisis putusan hakim. Kerangka teoretis dibangun secara berlapis: grand theory Keadilan Aristoteles (distributif dan korektif); middle theory Sistem Hukum Friedman (substansi, struktur, budaya); serta applied theory yang mengintegrasikan Tujuan Hukum Radbruch, Maqashid Syariah Jasser Auda, Hukum Responsif Nonet-Selznick, dan Feminist Jurisprudence MacKinnon. Penelitian ini melahirkan dua doktrin hukum baru. Sebagai Rekonstruksi KMA No. 411 Tahun 2000 Legal Token Doctrine merekonsepsi iwad sebagai penanda hukum konstitutif pengaktif mekanisme khuluk dengan muatan nilai yang direkonstruksi pada angka nol (nihil) dan/atau maksimal Rp10.000,-, sementara Causal Separation Doctrine memisahkan implikasi hukum iwad antara cerai gugat taklik talak dengan khuluk murni. Berdasarkan kedua doktrin ini, dirumuskan formula multivariabel melalui dua jalur regulatif: (1) jalur cerai gugat taklik talak, dengan menerapkan nominal legal token (nihil/maksimal Rp10.000,-) demi melindungi istri selaku pihak yang dirugikan; dan (2) jalur khuluk murni, dengan iwad proporsional (ex aequo et bono) berbasis empat variabel: nilai mahar historis, durasi pernikahan sebagai faktor depresiasi, kontribusi ekonomi istri, serta fault-based adjustment. Rekonstruksi ini diproyeksikan sebagai lex ferenda revisi KMA No. 411 Tahun 2000 untuk memulihkan fungsi perlindungan hukum perempuan dari reduksi formalitas administratif.

Actions (login required)

View Item