Ernayanti, Ernayanti (2018) Praktik Poliandri (Studi Kasus Pada Masyarakat Di Desa Jelapat II Kabupaten Barito Kuala). [Skripsi]
PERNYATAAN.pdf
Download (689kB)
AWAL.pdf
Download (720kB)
ABSTRAK.pdf
Download (198kB)
BAB I.pdf
Download (720kB)
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (686kB)
BAB III.pdf
Download (279kB)
BAB IV.pdf
Download (613kB)
BAB V.pdf
Download (152kB)
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (372kB)
LAMPIRAN.pdf
Download (250kB)
Abstract
Penelitian ini dilatarbelakangi adanya praktik poliandri yang dilakukan
oleh salah satu masyarakat Desa Jelapat II Kecamatan Mekarsari Kabupaten
Barito Kuala, pada dasarnya poliandri merupakan salah satu bentuk perkawinan
yang dilarang dalam ajaran Islam. Kenyataannya di Desa Jelapat II poliandri
dipraktikkan. Walaupun tokoh masyarakat dan termasuk tuan guru setempat telah
memberikan nasehat, tetap saja mereka melanjutkan pernikahannya.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik poliandri
serta akibat hukum dari praktik poliandri itu sendiri.
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat studi kasus
yang terjadi di Desa Jelapat II Kab. Barito Kuala. mengumpulkan data berupa
observasi, dan wawancara, kemudian teknik pengolahan data dengan teknik
Editing (pengecekan ulang), Klasifikasi (mengelompokkan data-data yang sudah
diedit), dan Interpretasi (dijelaskan). Melalui teknis analisis deskriptif kualitatif
berdasarkan teori Islam dan peraturan perundang-undangan menghasilkan temuan:
Pertama, Di Desa Jelapat II Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito
Kuala terdapat satu kasus pasangan suami isteri yang melakukan perkawinan
poliandri. Pada kasus perkawinan pertama oleh ibu KW dan bapak SR dilakukan
sah secara hukum dan dicatat oleh pegawai KUA. Penyebab rusak perkawinan
karena keadaan bapak SR pemabuk dan hukuman penjara, dengan alasan tersebut
perkawinan ibu KW dan bapak SR tidak terpenuhi tujuan perkawinan. Dalam
kasus perkawinan kedua ibu KW dan bapak UP dilakukan tanpa memiliki rukun
dan syarat perkawinan, perkawinan dilakukan di bawah tangan dengan seorang
penghulu tokoh masyarakat, karena dianggap lebih mudah dan tidak memerlukan
banyak waktu. Sedangkan pada kasus perkawinan ketiga ibu KW dan bapak ZN
dilakukan tanpa melengkapi rukun dan syarat perkawinan dan juga perkawinan
dilakukan di bawah tangan dengan seorang penghulu wali sendiri. Walaupun yang
menikahkan wali nasab tetap tidak sah, karena tidak sesuai dengan aturan hukum
yang berlaku. sehingga hubungan suami isteri yang mereka lakukan selama tidak
berpisah adalah zina.
Kedua. Akibat hukum dari perkawinan praktik poliandri ini sangat
merugikan mereka yang melakukannya, karena selain dikucilkan oleh masyarakat
juga berdampak buruk pada anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan poliandri,
karena akan sulit menentukan garis keturunan dari anak yang dilahirkan. Hal ini
juga berdampak pada sistem kewarisannya.
| Item Type: | Skripsi |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HQ The family. Marriage. Woman K Law > K Law (General) |
| Depositing User: | ernayanti ernayanti |
| Date Deposited: | 03 Oct 2018 05:20 |
| Last Modified: | 03 Oct 2018 05:20 |
| URI: | https://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/10710 |




