Penelitian ini dilatarbelakangi dari adanya Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 9 tahun 2016 khususnya Pasal 4 ayat (2) tentang pembuatan Surat
Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran sebagai pasangan suami
isteri sebagai pengganti akta nikah dalam syarat pembuatan akta kelahiran.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat hakim Pengadilan
Agama Negara tentang percepatan pembuatan akta kelahiran dalam Permendagri
Nomor 9 tahun 2016.
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field research) yaitu
dengan melakukan penggalian data kepada informan. Data dari penelitian ini
digali dengan melakukan wawancara kepada informan secara langsung kemudian
data tersebut dianalisis dengan analisis kualitatif.
Melalui teknis analisis kualitatif, penelitian ini menghasilkan temuan
yaitu: Terkait dengan tujuan terbitnya Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 ketiga
Hakim Pengadilan Agama Negara dalam hal ini memandang cukup baik karena
mengaju pada perlindungan dan pengakuan terhadap status hukum seorang anak
dan hal ini sejalan dengan metode kemaslahatan. Namun, berkaitan dengan Pasal
4 ayat (2) Permendagri tersebut, ketiga hakim dengan tegas berdasarkan
pandangan hukum mereka menyatakan ketidaksetujuannya terhadap pasal tersebut
karena bertentangan dengan Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum
Islam terkait pencatatan perkawinan.