Indonesia adalah negara hukum hal itu termaktub pada Pasal (1) ayat (3) UUD NRI 1945, seluruh tindakan negara harus berdasarkan atas hukum, sehingga terciptanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Amandemen UUD NRI 1945 menjadi tonggak perubahan mendasar bagi MPR RI sebagai lembaga negara yang awalnya adalah lembaga tertinggi negara, pasca amandemen berubah hanya menjadi lembaga tinggi negara.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan sidang tahunan MPR RI yang sudah berlangsung beberapa kali namun menimbulkan polemik dari dasar hukum penyelenggaraannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif yang bersifat studi dokumenter
Temuan penulis tentang dasar penyelenggaraan pelaksanaan sidang tahunan MPR RI, masih lemahnya kekuatan hukum dari pelaksanaan sidang tahunan tersebut, karena hanya menggunakan dasar Tata Tertib MPR RI Nomor 1 Tahun 2014 dimana hanya mengikat bagi anggota MPR RI saja. Tidak mengikat bagi lembaga-lembaga negara lain. Agenda sidang tahunan MPR RI juga terjadi penyimpangan, karena pelaporan kinerja lembaga negara lain yang diwakilkan oleh Presiden dihadapan MPR RI. Dalam hal ini MPR RI sudah tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara.