Sarah, Hj. Siti (2020) PERANAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) TERHADAP KORBAN PERSETUBUHAN LAWAN JENIS DI BAWAH UMUR DI KALIMANTAN SELATAN. [Skripsi]
PERNYATAAN.pdf
Download (52kB)
AWAL.pdf
Download (1MB)
ABSTRAK.pdf
Download (125kB)
BAB I.pdf
Download (878kB)
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (700kB)
BAB III.pdf
Download (21kB)
BAB IV.pdf
Download (540kB)
BAB V.pdf
Download (10kB)
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (466kB)
LAMPIRAN.pdf
Download (2MB)
Abstract
Penelitian ini dilatarbelakangi dari meningkatnya laporan persetubuhan
lawan jenis di bawah umur di Kalimantan Selatan. Mengenai hal tersebut
membuat peneliti ingin meneliti bagaimana peranan Unit Pelaksana Teknis
Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) terhadap korban
persetubuhan lawan je nis di bawah umur di Kalimantan Selatan.
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peranan dan kendala Unit
Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)
terhadap korban persetubuhan lawan jenis di bawah umur di Kalimantan Selatan.
Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif (field research), dengan
tipe penelitian secara deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan melakukan
wawancara dan dokumentasi. Informasi yang diperoleh kemudian dianalisis yang
kemudian dibuat sebuah kesimpulan berdasarkan rumusan masalah dalam
penelitian ini.
Hasil yang dapat diambil dari penelitian ini adalah peranan Unit Pelaksana
Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) terhadap korban
persetubuhan lawan jenis di bawah umur sudah sesuai dengan Peraturan Menteri
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4
Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah
Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Peranan UPTD PPA terhadap
korban persetubuhan lawan jenis di bawah umur di Kalimantan Selatan
diantaranya melakukan: pelayanan konseling, pelayanan mediasi, pelayanan
konsultasi/bantuan hukum, pelayanan pemulihan kesehatan,
penegakan/penindasan hukum, reintegrasi sosial/pemulangan, pelayanan rumah
aman, kerja sama berkoordinasi dengan lintas sektor, kerja sama dengan
berkoordinasi dengan dinas pelayanan publik, melakukan program pencegahan,
menyampaikan saran tindakan korektif, dan evaluasi. Namun, pelaksanaan belum
maksimal sepenuhnya, hal ini disebabkan beberapa faktor kendala yang dihadapi
Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)
seperti anggaran dana yang terbatas karena masih dibawah dinas, masalah
pandemi Covid-19 yang membuat kegiatan Unit Pelaksana Teknis daerah
Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) belum dapat diproses dengan
maksimal.
| Item Type: | Skripsi |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) K Law > K Law (General) |
| Depositing User: | Pramubakti Syanie Raisya Hani |
| Date Deposited: | 22 Dec 2020 07:39 |
| Last Modified: | 22 Dec 2020 07:39 |
| URI: | https://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/15032 |




