Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen Pasal 52 huruf (c) Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
Kota Banjarmasin mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan
terhadap pencantuman klausula baku. Fakta yang terjadi di lapangan pelaku usaha
masih menggunakan klausula eksonerasi yang dicantumkan pada karcis parkir.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan dan faktor hambatan
dalam melakukan pengawasan klausula eksonerasi pada karcis parkir di Kota
Banjarmasin oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Banjarmasin.
Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian lapangan (field research)
Pendekatan yang digunakan yuridis sosiologis. Metode pengumpulan data primer
melalui obrservasi dan wawancara. Metode analisis data yang digunakan dalam
penelitian adalah teknik deskriptif kualitatif.
Pelaksanaan pengawasan klausula eksonerasi pada karcis parkir di Kota
Banjarmasin oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Banjarmasin
belum terlaksana karena Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Banjarmasin
melaksanakan pengawasan menunggu aduan dari konsumen. Dari pihak Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Banjarmasin juga bersifat pasif dalam
hal ini tidak melakukan sosialisasi mengenai edukasi tugas yang dimiliki oleh
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Banjarmasin yang
menyebabkan konsumen tidak melakukan aduan dan Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen (BPSK) Banjarmasin juga tidak mengetahui adanya klausula
eksonerasi pada karcis parkir yang digunakan oleh pelaku usaha, sedangkan fakta
di lapanga klausula eksonerasi pada karcis parkir masih digunakan oleh pelaku
usaha. Faktor yang menjadi hambatan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
(BPSK) Kota Banjarmasin tidak melaksanakan pengawasan klausula baku yang
mencantumkan klausula eksonerasi karena tidak ada aduan dari konsumen. Tidak
adanya aduan dari konsumen karena terbatasnya informasi yang diketahui oleh
konsumen mengenai adanya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di
Kota Banjarmasin yang menyebabkan konsumen tidak melakukan aduan. Faktor
tidak terlaksananya pengawasan klausula eksonerasi yang dilaksanakan Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Banjarmasin dapat diatasi
menggunakan teknik-teknik pengawasan diantaranya teknik membuka diri (open
house), teknik pengawasan publik dan melakukan sosialisasi kepada konsumen.