Hak asasi manusia menurut prinsip Islam tidak terlepas dari Al-Qur‟an
dan As Sunnah karena dari kedua sumber tersebut menjadi suatu kaidah-kaidah
petunjuk dan bimbingan bagi seluruh umat manusia. HAM ketika disandingkan
dengan Maqashid Al-Syariah, ternyata berkaitan dengan Maqashid Al-Syariah
berusaha untuk menjaga kemaslahatan seseorang. Disinilah letak hubungan antara
HAM dan Maqashid Al-Syariah. Ketika manusia dihadapkan dengan suatu
permasalahan yang mendesak, dalam keadaan terpaksa dan dalam keadaan sulit,
maka Maqashid Al Syariah memberikan alternatif untuk keluar dari kesulitan
tersebut, sehingga hak-haknya terjaga dari kerusakan
.
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative dengan melakukan
Pendekatan analitis (analitical approach) dan pendekatan perundang-undangan
(staute approach). Penelitian hukum normatif terdiri dari bahan hukum primer,
bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Ketiga bahan hukum itu
dikumpulkan menggunakan studi dokumenter. Kemudian dianalisa secara
kualitatif dan hasilnya disimpulkan secara khusus.
Hasil penelitian ini mengkaji Pasal 45 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 45 Tahun 1990 terkait larangan PNS Wanita menerima poligami menjadi
istri kedua/ketiga/keempat ditinjau dari Hak Asasi Manusia maka bertentangan
dengan Hak Asasi Manusia dalam hak pribadi untuk dapat bekerja dan berkarier
dan Pasal 45 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 terkait larangan
PNS Wanita yang dipoligami menjadi istri kedua/ketiga/keempat ditinjau dari
Maqashid al-syariah) bahwa telah mengakibatkan hilangnya hak seseorang wanita
untuk dapat melangsungkan perkawinan secara sah, adanya larangan ini justru
merupakan hal pengabaian untuk mewujudkan tujuan dari perkawinan ( sakinah,
mawaddah dan warahmah), tidak memberikan perlindungan hukum pada
perkawinan dan keturunan (hifz-al nash) yang terlahir dari perkawinan tersebut
serta lebih banyak menyebabkan kemafsadatan bagi wanita PNS dan keturunannya
akibat dari perkawinan yang tetap dilaksanakan.