Permasalahan terkait nafkah terutang untuk anak sudah mulai banyak
digugat di Pengadilan Agama. Mengingat ketentuan fiqh klasik memungkinkan
untuk nafkah terutang dapat digugat, akan tetapi ketentuan dalam hukum positif
masih belum mengatur hal tersebut kecuali yurisprudensi Nomor 608/K/AG/2003
yang menyatakan bahwa nafkah terutang tidak dapat digugat. Namun hakim
dalam Putusan Nomor 41/Pdt.G/2014/Pa.Tkl memberikan amar untuk
membebankan nafkah terutang kepada ayah. Hal ini menjadi daya tarik penulis
untuk meneliti beberapa permasalahan yakni: 1) Bagaimana ketentuan nafkah
terutang ayah terhadap anak dalam perspektif fiqh dan hukum positif?. 2)
Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara nomor
41/Pdt.G/2014/PA.Tkl?.
Jenis penelitian ini yakni normatif dengan meneliti dokumen hukum yakni
Putusan Nomor 41/Pdt.G/2014/Pa.Tkl. Adapun pendekatan yang penulis gunakan
yakni analitis, dengan menganalisis makna hukum yang terdapat dalam
perundang-undangan dan menyandingkannya dengan petusan yang penulis
gunakan.
Simpulan dari penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam menerapkan
hukum pada dasarnya tidaklah salah. Meskipun tidak berpedoman pada ketentuan
yurisprudensi Nomor 608/K/AG/2003. Namun dalam pertimbangannya hakim
lebih mengedepankan nilai-nilai kemanfaatan dari nafkah itu sendiri. Mengingat
bahwa ayah ternyata mampu untuk memberikan nafkah dengan dasar yang
menjadi rujukan ialan ketentuan fiqh terkait kewajiban nafkah dan manfaat nafkah
itu sendiri serta ketentuan yang termuat dalam Pasal 40 dan 80 KHI sebagai dasar
gugatan nafkah terutang. Oleh karena itu pertimbangan manjelis hakim sudah
sesuai dengan ketentuan hukum yang ada meskipun belum adanya ketentuan
mengikat mengenai nafkah terutang untuk anak.