Kehidupan politik tidak lepas dari peraturan yang diatur baik pemerintah
pusat maupun pemerintah daerah. Salah satunya peraturan daerah yang mengatur
terkait pembentukan rukun tetangga dalam sebuah desa. Desa Tanete kecamatan
Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu merupakan sebuah desa yang memiliki 4
(empat) RT dengan jumlah kepala keluarga yang tidak sesuai dengan Pasal 5 ayat
(1) Peraturan Daerah Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pedoman
Pembentukan Rukun Tetangga, Rukun Warga, Lembaga Kemasyarakatan
Lainnya dan Dusun.
Dari permasalahan ini penulis tertarik untuk meneliti beberapa hal yakni:
1) Implementasi pasal 5 ayat (1) menurut Peraturan Daerah Tanah Bumbu Nomor
1 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga 2). Akibat
Hukum tidak terlaksananya pada pasal 5 ayat (1) menurut Peraturan Daerah Tanah
Bumbu Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga.
Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum empiris, dengan meneliti
langsung ke lapangan dengan melakukan observasi maupun wawancara. Sifat
penelitian ini adalah deskriftip kualitatif artinya data yang dikumpulkan berupa
naskah wawancara yang ditujukan untuk menggambarkan seputar permasalahan
yang diteliti. Pengumpulan data dalam penelitian ini ialah observasi, wawancara,
dan juga dokumentasi untuk mendapatkan data langsung di lapangan terkait
implementasi Peraturan Daerah Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2017.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Tanah Bumbu
Nomor 1 Tahun 2017 khususnya Pasal 5 ayat (1) tidak terimplementasi
sebagaimana mestinya, karena pada hasil observasi dan wawancara penulis
menemukan bahwa tidak terpenuhinya syarat jumlah kepala keluarga dalam
pembentukan RT di desa Tanete. Akibat hukum tidak terlaksananya Perda ini
menjadikan beberapa RT di Desa Tanete tidak sah menurut hukum dan tidak bisa
di pertanggung jawabkan, selain itu masyarakat juga terdampak karena harus
melakukan perubahan domisili alamat RT yang ada di KTP dan Kartu Keluarga
yang dinyatakan tidak sah RT tersebut. Sehingga dari hal ini pemerintah desa
harus melakukan perubahan terhadap beberapa RT yang tidak sesuai dengan
ketentuan dalam Perda.