Penelitian ini dilatarbelakangi oleh orang-orang yang memiliki
keterbelakangan mental yang melakukan perkawinan tetapi dalam aturan hukum
perkawinan di Indonesia tidak ada peraturan yang mengatur secara rinci mengenai
perkawinan akibat keterbelakangan mental tersebut baik itu dalam Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun dalam Kompilasi Hukum Islam, sehingga
nantinya jika terjadi pernikahan itu maka menurut Undang-Undang Nomor 1
tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dianggap sah atau tidaknya
perkawinannya itu dan akan muncul hukum perkawinan dari orang-orang yang
memiliki keterbelakangan mental ini dilihat berdasarkan perspektif hukum
perkawinan di indonesia.
Tujuan Penelitian ini adalah (I) Mengetahui hukum perkawinan di indonesia
yang mengatur tentang perkawinan orang-orang akibat keterbelakangan mental.
(II) Mengetahui keabsahan dari perkawinan keterbelakangan mental dalam
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini
merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan menelaah bahan
hukum, bahan hukum yang terdiri dari primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini
menggunakan pendekatan analisis (analytical approach), yaitu pendekatan
dengan menganalisa bahan hukum untuk mengetahui makna yang dikandung oleh
istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara
konsepsional.
Hasil penelitian adalah (I) ditemukan bahwa secara hukum perkawinan di
Indonesia tidak ada larangan terhadap perkawinan keterbelakangan mental.
Namun, demi tercapainya tujuan perkawinan menciptakan keluarga sakinah,
mawaddah dan rahmah maka dalam hukum perkawinan di Indonesia mengatur
mengenai batasan usia diperbolehkannya untuk menikah dan bagi penyandang
keterbelakangan mental yang diperbolehkan menikah haruslah mereka yang
secara mental dianggap mampu untuk menikah (mereka pada tipe ringan dan
sedang). (II) Keabsahan perkawinan penyandang keterbelakangan mental dalam
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dapat
diketahui dari terpenuhinya rukun dan syarat baik dalam hukum positif maupun
dalam hukum Islam serta terpenuhinya asas kesukarelaan maupun atas
persetujuan dari kedua calon mempelai itu sendiri tanpa adanya paksaan dari
pihak manapun untuk melakukan perkawinan tersebut.