Ada beberapa hak narapidana wanita yang harus dilindungi dan harus di
berikan seperti dalam Undang-undang No. 12 Tahun 1995 dalam pasal 5 poin G.
di mana disebutkan bahwa narapidana di LAPAS terjamin hak untuk tetap
berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Yang dimaksud dengan
"terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang
tertentu" adalah bahwa walaupun Warga Binaan Pemasyarakatan berada di
LAPAS, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan
tidak boleh diasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan
masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam LAPAS dari anggota
masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga
khususnya suami dalam hal pemenuhan hak biologisnya.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi hak-hak
narapidana wanita di lembaga pemasyarakatan perempuan kelas II A Martapura
persfektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan bersifat deskriptif dan
menggunakan pendekatan hukum normatif empiris dengan mengkaji mengenai
hak-hak narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A
Martapura Persfektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang
Pemasyarakatan melalui data obervasi, wawancara dan dokumentasi.
Hasil penelitian didapat bahwa Pemenuhan hak narapidana sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan khususnya pada
pasal 5 poin G tersebut sudah dijalankan dan diberikan kepada narapiadan
perempuan seperti memberikan waktu kunjungan keluarga secara tatap muka dan
virtual di hari senin, rabu dan kamis. Selain itu juga diberikannya hiburan yang
lainnya seperti menonton televisi dan berkaroke bersama-sama. dan juga
diberikannya ijin cuti luar biasa apabila ada pihak keluarga yang meninggal
seperti ayah, ibu, anak, cucu, suami, isteri, adik/ kakak kandung, menjadi wali
nikah atas pernikahan anaknya dan membagi warisan, namun hanya saja untuk
pemenuhan hak biologis belum disediakan karena belum adanya kebijakan
pemerintah setempat mengenai pembuatan bilik asmara untuk narapidana
perempuan, selain itu juga terkendala belum adanya pelayanan khusus untuk ibu
hamil dan menyusui, sedangkan dalam aturan HAM setiap wanita memiliki hak
untuk kesehatan reproduksi (Pasal 49) dan hak wanita dalam perkawinan,
perceraian dan pengasuhan anak (Pasal 51).