Liansyar, Ridho (2022) Pendapat Kepala KUA Kota Banjarmasin tentang perjanjian perkawinan yang dibuat setelah terjadinya perkawinan. [Skripsi]
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .pdf
Download (71kB)
AWAL.pdf
Download (884kB)
ABSTRAK.pdf
Download (41kB)
BAB I.pdf
Download (603kB)
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (847kB)
BAB III.pdf
Download (247kB)
BAB IV.pdf
Download (643kB)
BAB V.pdf
Download (239kB)
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (263kB)
LAMPIRAN.pdf
Download (2MB)
Abstract
Skiripsi ini membahas tentang perjanjian perkawinan yang dibuat setelah
terjadinya perkawinan yang didasari oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
69/PUU-XIII/2015, yang mana seharusnya perjanjian perkawinan dibuat sebelum
perkawinan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat Kepala Kantor Urusan
Agama tentang perjanjian perkawinan yang dibuat setelah terdinya perkawinan
dan apa alasan Kepala Kantor Urusan Agama berpendapat tentang perjanjian
perkawinan yang dibuat setelah terjadinya perkawinan.
Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama Kota Banjarmasin.
Penelitian ini bersifat penelitian Hukum Empiris dengan menggunakan
pendekatan deskriptif kualitatif. Untuk mengumpulkan data dan dokumen yang
diperlukan peneliti menggunakam teknik obsevasi dan wawancara. Setelah data
terkumpul, diulah dengan teknik editing, deskripsi dan matriks. Kemuadian data
yang diperoleh di analisis menggunkan analisis deskriptif kualitatif sampai
didapat kesimpulan.
Hasil dari penelitian ini merupakan pendapat Kepala KUA Kota
Banjarmasin tentang perkawinan yang dibuat setelah terjdinya perkawinan terbagi
menjadi tiga pendapat. Pendapat pertama mengatakan lebih baiknya perjanjian
perkawinan itu dibuat sebelum perkawinan, pendapat kedua mengatakan
perjanjian perkawinan yang dibuat setelah terjadinya perkawinan dapat di
laksanakan, pendapat ketiga mengatakan perjanjian perkawinan itu bisa dibuat
sebelum perkawinan dan juga bisa setelah perkawinan. Alasan pendapat Kepala
KUA Kota Banjarmasin mengenai tentang perjanjian perkawinan yang dibuat
setelah perkawinan pertama mengatakan agar masing-masing pihak memiliki
kesiapan mental dan finansial untuk menghadapi perjanjian perkawinan, kedua
mengatakan perjanjian perkawinan dapat dilaksanan hanya sebagai pencatatan
sesuai dengan aturan Peraturan Mentri Agama Nomor 20 tahun 2019 pasal 22,
dan ketiga mengatakan memudahkan bagi pasangan WNA juga berlaku bagi
pasangan WNI.
| Item Type: | Skripsi |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Depositing User: | Users 6417 not found. |
| Date Deposited: | 31 Jan 2022 01:23 |
| Last Modified: | 31 Jan 2022 01:23 |
| URI: | https://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/18176 |




