Berkaitan dengan permasalahan hukum formil atau hukum acara perdata
khususnya terkait perkara gugatan pasca perceraian salah satunya perkara hak asuh
anak belum diatur secara khusus dalam Undang-Undang Peradilan Agama.
Berangkat dari Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PTA.BJM yang mana Majelis
Hakim mengadili eksepsi kewenangan relatif dari pembanding dan menentukan
kewenangan relatif Pengadilan Agama dalam perkara hak asuh anak berdasarkan
asas lex specialist Undang-Undang Peradilan Agama. Sedangkan dalam UndangUndang tersebut hanya mengatur hukum acara khusus terkait perkara cerai talak
dan cerai gugat, sehingga jelaslah untuk perkara lain seperti hak asuh anak tetap
tunduk pada ketentuan umum hukum acara perdata yang termuat dalam HIR/RBg.
Termasuk di dalamnya ketentuan yang mengatur tentang penentuan kewenangan
relatif pengadilan.
Adapun penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dasar
pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dalam
memutus perkara pada Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PTA.BJM tentang gugatan
hak asuh anak berdasarkan hukum formil, lebih tepatnya mengenai dasar
pertimbangan hukum hakim dalam menentukan kewenangan relatif pengadilan
dalam gugatan tersebut.
Jenis penelitian ini yakni penelitian hukum normatif dengan meneliti
dokumen hukum yakni Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PTA.BJM. Adapun
pendekatan yang penulis gunakan yakni pendekatan kasus (Case Approach) yakni
melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi
yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap. Melalui pendekatan ini peneliti meneliti dasar pertimbangan hakim pada
Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 29/Pdt.G/2020/PTA.BJM.
Simpulan dari penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim melakukan
sebuah terobosan hukum, yaitu berupa pendekatan penafsiran sistematis terhadap
ketentuan pasal 66 ayat (5) dan pasal 82 (1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama dan menghubungkannya dengan semangat lahirnya
PERMA Nomor 3 Tahun 2017, tentang Pedoman Mengadili Perempuan
Berhadapan Dengan Hukum. Dari pertimbangannya terlihat bahwa Majelis Hakim
dalam menentukan sebuah hukum tidak hanya mengedepankan unsur teoritis atau
unsur legal procedural semata. Hakim mencoba melihat keadilan dari sisi nilai
yang lain, hal ini sebagai bentuk perlindungan terhadap mantan isteri. Putusan
Hakim ini telah sesuai dengan tujuan pembaharuan hukum dan perlindungan hak
perempuan.