Penelitian ini dilatarbelakangi dari implementasi kebijakan membebaskan
narapidana di tengah pandemi Covid-19. Kebijakan tersebut diterapkan dalam
rangka mencegah terjadinya penyebaran virus di lingkungan Lembaga
Pemasyarakatan, mengingat kapasitas Lembaga Pemasyarakatan mengalami
overcrowded, sehingga tidak bisa menerapkan protokol kesehatan. Namun,
kebijakan tersebut menuai kontroversi di tengah masyarakat karena dianggap
tidak masuk akal dan diskriminatif.
Penelitian ini bertujuan mengetahui proses serta kendala dalam pelaksanaan
pemberian asimilasi dan integrasi warga binaan dalam pencegahan dan
penanggulangan Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banjarmasin.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, data penelitian yang
digunakan adalah kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan
mengurai, menjelaskan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang
erat dengan penelitian ini. penelitian ini dilaksanakan di kantor Lembaga
Pemasyarakatan Kelas II A Banjarmasin dan Balai Pemasyarakatan Kelas I
Banjarmasin. Peneliti dalam mengumpulkan data menggunakan teknik observasi,
wawancara, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul kemudian diolah melalui
proses editing, deskripsi dan matrik. Kemudian data tersebut dianalisis
menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan mengarah pada landasan teori
yaitu teori warga binaan pemasyarakatan, asimilasi dan integrasi, Covid-19.
Hasil dari penelitian ini bahwa pemberian asimilasi dan integrasi kepada
narapidana dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 telah dilaksanakan
berdasarkan peraturan yang berlaku. Dari pelaksanaan tersebut kendala yang
dihadapi adalah keterlambatan memproses keluarnya narapidana seperti
pengumpulan dokumen yang tidak lengkap dari keluarga. Kebijakan pembebasan
narapidana melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka mencegah dan
menanggulangi penyebaran Covid-19 adalah kebijakan yang kurang tepat karena
kebijakan tersebut justru membuat narapidana semakin sulit karena narapidana
yang diberikan program asimilasi dan integrasi tidak memiliki mekanisme yang
jelas selain pembinaan dari Lembaga Pemasyarakatan maupun Balai
Pemasyarakatan terkait bagaimana ia memulai usahanya untuk menyambung
kehidupan di tengah pandemi Covid-19 di mana kondisi sosial dan ekonomi tidak
stabil. Selain itu, dengan bebasnya narapidana tidak menjamin untuk terhindar
dari Covid-19. Kebijakan membebaskan narapidana hanya bersifat sementara
sehingga akan mengancam tujuan sebenarnya kebijakan tersebut dan
menimbulkan masalah baru.