Hasnah, Nor (2022) PRAKTIK PERNIKAHAN ADAT SUKU BUGIS MAPPASIKARAWA (Studi kasus Desa Polewali Marajae, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu). [Skripsi]
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.pdf
Download (170kB)
AWAL.pdf
Download (1MB)
ABSTRAK.pdf
Download (116kB)
BAB I.pdf
Download (527kB)
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (447kB)
BAB III.pdf
Download (221kB)
BAB IV.pdf
Download (423kB)
BAB V.pdf
Download (129kB)
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (234kB)
LAMPIRAN.pdf
Download (2MB)
Abstract
Penelitian ini dilatar belakangi tradisi yang ada dan berkembang
dimasyarakat tentang tradisi Pernikahan Mappasikarawa yang dilaksanakan
setelah ijab kabul dan apabila tradisi Mappasikarawa tidak dilaksanakan maka
pernikahan ini dianggap tidak ideal oleh Adat setempat akan tetapi sudah sah
dalam Hukum Islam dan Hukum Negara karena tradisi ini tidak termasuk kedalam
Syarat dan Rukun perkawinan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Praktik Pernikahan Adat Suku
Bugis Mappasikarawa dan untuk mengetahui Faktor yang melatar belakangi
Praktik Pernikahan Adat Suku Bugis Mappasikarawa.
Jenis penelitian ini adalah penelitian Hukum Empiris yaitu dengan terjun
langsung kelapangan (Field research) yang bersifat studi kasus dan dilakukan
dengan pendekatan Sosiologis Hukum. Oleh karena itu, untuk memperoleh data
yang diperlukan maka penulis melakukan wawancara untuk melihat bagaimana
kondisi masyarakat setempat.
Setelah melakukan penelitian maka diperoleh hasil bahwa tradisi
Mappasikarawa apabila tidak dilaksnakan maka pernikahannya dianggap tidak
ideal bahkan sampai mendapat sanksi sosial dari masyarakat berupa cemoohan.
Faktor yang melatar belakangi tradisi Mappasikarawa adalah banyaknya perilaku
yang tidak baik terjadi pada zaman dulu seperti, Nikah siri, Kawin lari dan zina
dengan adanya tradisi ini menjadi salah satu alternatif dalam mencegah hal-hal
yang tidak baik terjadi. Tradisi Mappasikarawa termasuk kedalam Urf Fasid
walaupun pelaksanaan tradisi tersebut tidak menyalahi Hukum Islam, akan tetapi
karena mengharamkan yang halal artinya pernikahannya sudah sah menurut
Hukum Islam dan Hukum Negara akan tetapi masyarakat menganggap pernikahan
tersebut tidak ideal apabila tradisi Mappasikarawa tidak dilaksanakan.
| Item Type: | Skripsi |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Depositing User: | Users 6417 not found. |
| Date Deposited: | 30 May 2022 01:01 |
| Last Modified: | 30 May 2022 01:01 |
| URI: | https://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/19219 |




