Mandiri, Mandiri (2022) IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK (Studi Kasus Kecamatan Mentawa Baru Ketapang). [Skripsi]
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.pdf
Download (561kB)
AWAL.pdf
Download (1MB)
ABSTRAK.pdf
Download (121kB)
BAB I.pdf
Download (276kB)
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (206kB)
BAB III.pdf
Download (141kB)
BAB IV.pdf
Download (247kB)
BAB V.pdf
Download (77kB)
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (128kB)
LAMPIRAN.pdf
Download (5MB)
Abstract
Merokok kini sudah menjadi gaya hidup sebagian besar masyarakat mudah
sekali menemui orang merokok mulai dari pria, wanita, orang tua, remaja bahkan
anak-anak. Dampak negatif dari merokok sangat banyak dan tidak terbatas,
penelitian ilmiah menunjukkan bahwa merokok adalah penyebab utama kerusakan
kesehatan manusia dan menyebabkan kematian dini. Peraturan daerah Kawasan
tanpa rokok ini dikeluarkan untuk menjaga kesehatan masyarakat dan menekan
jumblah perokok serta meningkatkan udara bersih dan sehat. Namun dalam
implementasinya masih banyak menemui permasalahan baik dari pihak dinas
maupun masyarakat, kurangnya komunikai dan minimnya kordinasi serta
kurangnya kesaaran masyarakat. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui
bagaimana Implementasi peraturan daerah kabupaten Kotawaringin timur nomor 2
tahun 2018 tentang kawasan tanpa rokok. Dan untuk mengidentifikasi kendala
dalam implementasi tersebut.
penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan
pendekatan sosiologi hukum, peneliti melakukan observasi dan wawancara dengan
7 intansi pemerintah dan kepada 6 orang masyarakat yang berada di lokasi-lokasi
penelitian yang berada di kecamatan mentawa baru Ketapang.
Penelitian ini menemukan bahwa implementasi pertauran daerah kabupaten
kotawaringin timur belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, ini terlihat dari
banyaknya masyrakat yang merokok dan menjual rokok di Kawasan tanpa rokok
yang menjadi objek penelitian penulis. dari segi kendala kurangnya penyebaran
informasi dan soialisasi dari pemerintah derah, ketersediaan sumberdaya seperti
petugas penegakan peraturan yang masih belum terbentuk diantaranya prtugas
Pembina KTR, Pengawas KTR dan PPNS Kotim. Kendala lainya yaitu tidak
tersedianya fasilitas khusus untuk perokok, Rendahnya kesadaran masyarakat
terhadap peraturan, serta belum diterapkanya sanksi kepada para pelanggar
Kawasan tanpa rokok.
| Item Type: | Skripsi |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Depositing User: | S.H SITI KURNIA YUSNI TAUFIK (ALM) |
| Date Deposited: | 11 Jul 2022 01:09 |
| Last Modified: | 11 Jul 2022 01:09 |
| URI: | https://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/19567 |




