Astuti, Nia (2022) PRAKTIK AKAD PENGGILINGAN PADI DALAM PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH DI DESA BABIRIK HILIR KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA. [Skripsi]
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.pdf
Download (132kB)
AWAL.pdf
Download (798kB)
ABSTRAK.pdf
Download (176kB)
BAB I.pdf
Download (206kB)
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (375kB)
BAB III.pdf
Download (127kB)
BAB IV.pdf
Download (372kB)
BAB V.pdf
Download (116kB)
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (181kB)
LAMPIRAN.pdf
Download (3MB)
Abstract
Skripsi ini mempelajari praktik akad penggilingan padi di Desa Babirik
Hilir, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU). Latar belakangnya, upah dibayar bisa
dengan uang atau beras. Selanjutnya, terdapat kebijakan yang berbeda-beda
mengenai siapa pemilik dedak: pelanggan atau penggiling? Skripsi ini meneliti
bagaimana persisnya akad penggilingan padi di sana sehingga terjadi perbedaanperbedaan ini. Skripsi ini juga melakukan tinjauan fiqih muamalah terhadap
keabsahan akad dan menganalisis kepemilikan dedak berdasarkan teori
kepemilikan dan ‘urf di dalam hukum Islam.
Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dan bersifat sosiologis.
Penulis menganalisis bagaimana interaksi masyarakat yang terjadi ketika sistem
norma bekerja. Penulis memperhatikan kemungkinan pergesekan antara norma
hukum Islam dan kebiasaan di masyarakat.
Akad ijarah penggilingan padi di Desa Babirik Hilir dilaksanakan secara
lisan, tanpa menyebut upahnya. Penggiling tidak menyediakan nota. Yang terjadi
biasanya adalah pelanggan meminta secara lisan agar gabahnya digiling dan
penggiling menyanggupinya. Menurut penyedia jasa, besaran upah sudah
diketahui pelanggan, sehingga tidak perlu masuk dalam akad. Pelanggan
membayar upah setelah penggilingan selesai. Penulis menyimpulkan bahwa
transaksi upah-mengupah ini tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena
pelanggan dan penggiling sepakat mengenai upah, dan karena praktik akad lisan
ini sudah menjadi kebiasaan.
Secara normatif, dedak hasil sampingan menggiling padi adalah milik
pelanggan. Penggiling yang mengambil dedak tersebut bisa dianggap merampas
hak milik pelanggan jika dia tidak mengikhlaskannya. Namun penulis
beranggapan bahwa pelanggan menyetujui diambilnya dedak tersebut oleh
penggiling. Buktinya, pelanggan tidak protes dan kembali menggilingkan padinya
ke tempat itu. Lagi pula, masyarakat mengetahui kebijakan tersebut dan mereka
dapat pergi ke penggilingan padi yang lain jika ingin mendapatkan dedak secara
gratis. Inilah yang penulis anggap sebagai ‘urf yang bisa diterima, dan karena itu,
praktik mengambil dedak tidak termasuk perampasan.
| Item Type: | Skripsi |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Depositing User: | S.H SITI KURNIA YUSNI TAUFIK (ALM) |
| Date Deposited: | 18 Jul 2022 23:47 |
| Last Modified: | 18 Jul 2022 23:47 |
| URI: | https://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/19636 |




