Fikrika Khairunisa. 170101030039. Peran Satpol-pp Sebagai Penyidik Pegawai
Negeri Sipil Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran
Peraturan Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2013 Tentang
Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban Dan Kesehatan
Lingkungan (Studi Kasus Pada Pasar Kaget Di Kota Banjarmasin)
Pembimbing: (I) Dr. Hj. Hayatun Naimah, S.H., M.Hum, (II) Farihatni
Mulyati S.Ag., M.HI, pada Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas
Syariah UIN Antasari Banjarmasin. 2022
Kata Kunci: PPNS, Penegakan Hukum, Pasar Kaget
Pasar kaget merupakan salah satu jenis pasar tradisional non permanen yang
berdiri diatas area yang tidak diperuntukkan sebagai tempat berdagang seperti di
atas badan jalan maupun trotoar. Keberadaannya di kota Banjarmasin telah
melanggar sejumlah aturan salah satunya terkait penyelenggaraan K4 yang
didalamnya memuat ketentuan pidana. Ketentuan tersebut mengarah pada peran
yang dimiliki Satpol-PP sebagai PPNS dalam pelaksanaan penegakan hukum
terhadap pelanggaran peraturan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
bagaimana peran Satpol-PP sebagai PPNS dalam melakukan penegakan hukum
terhadap pelanggaran peraturan daerah atas keberadaan pasar kaget di kota
Banjarmasin dan kendalanya dalam menjalankan perannya untuk menegakkan
hukum.
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan
pendekatan kualitatif. Peneliti melakukan observasi di salah satu pasar kaget yang
sudah cukup lama berdiri di kota Banjarmasin yaitu Pasar Tungging di jalan
Cempaka Raya Kecamatan Banjarmasin Barat dan juga melakukan wawancara
yang terdiri dari anggota PPNS Satpol-PP, pihak Dinas Perindustrian dan
Perdagangan, pedagang pasar kaget, dan masyarakat.
Peneliti mendapati bahwa Satpol-PP sebagai PPNS memiliki peran dalam
penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan walikota
yang mengarah pada proses penyidikan melalui tindakan represif pro yustisi.
Sementara, peran Satpol-PP sebagai PPNS dalam melakukan penegakan hukum
terhadap pelanggaran peraturan daerah pada pasar kaget di kota Banjarmasin belum
terlaksana. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa kendala baik dari dalam maupun
luar instansi Satpol-PP itu sendiri. Kendal-kendala tersebut seperti kurangnya
tenaga PPNS dan penyelesaian perkara yang tidak mencapai ranah PPNS.