Permasalahan tanah wakaf sering kali terjadi karena status dan
kedudukannya masih belum jelas bahkan terkadang mengandung sengketa. Hal ini
banyak terjadi di Kota Banjarbaru bahwa permasalahan wakaf tidak hanya terkait
banyaknya tanah wakaf yang tidak dicatatkan, tetapi juga permasalahan
pencatatan ikrar wakaf di KUA. Atas permasalahan ini menarik untuk mengkaji
pendapat Kepala KUA Kecamatan di Kota Banjarbaru terkait status wakaf Tidak
Tercatat.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat Kepala KUA
Kecamatan di Kota Banjarbaru terkait status wakaf Tidak Tercatat dan juga solusi
hukum terhadap status wakaf tersebut.
Penelitian ini berjenis hukum empiris dengan pendekatan sosiologis.
Subjek penelitian yang digunakan adalah lima Kepala KUA Kecamatan di Kota
Banjarbaru. Objek penelitian ialah pedapat Kepala KUA dan solusi hukumnya
terhadap status wakaf Tidak Tercatat. Data yang dikumpulkan adalah data primer
dengan Teknik pengumpulannya melalui wawancara. Data diolah dengan editing,
deskripsi, dan matrikasi. Setelah diolah data akan dianalisis menggunakan Teknik
deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap Kepala KUA Kecamatan di
Kota Banjarbaru mengalami permasalahan yang sama, yakni masih ditemukannya
wakaf yang tidak dicatatkan atau tidak diikrarkan di KUA. Permasalahan yang
muncul tidak hanya wakaf yang tidak dicatatkan, tetapi sengketa wakaf yang
banyak diadukan ke KUA bahkan permasalahan tanah sporadik mewarnai
permasalahan wakaf di Kota Banjarbaru. Setiap Kepala KUA memiliki cara
masing-masing untuk mengatasi permasalahan status tanah wakaf yang tidak
dicatat. Umumnya setiap Kepala KUA melakukan sosialisasi bersama dengan
instansi pemerintah dengan mengadakan kegiatan sosialisasi pencatatan ikrar
wakaf. Sebagian melakukan kesadaran masyarakat dengan memberikan nasihat
dan saran kepada masyarakat yang diketahui mewakafkan tanah tanpa dicatat.