Sarah, Sarah (2022) Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pada Pelaku Usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Provinsi Kalimantan Selatan. Tesis, Pascasarjana.

	Text PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.pdf Download (112kB)
	Text AWAL.pdf Download (682kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (193kB)
	Text BAB I.pdf Download (753kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (663kB)
	Text BAB III.pdf Download (370kB)
	Text BAB IV .pdf Download (1MB)
	Text BAB V.pdf Download (196kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (431kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (2MB)

ABSTRAK

Sertifikat halal sudah lama diselenggarakan oleh LPPOM MUI sebagai Lembaga yang berwenang untuk mengurus pengajuan sertifikasi halal tentunya masyarakat sudah tidak asing lagi dengan sertifikat halal, disahkannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal diharapkan agar minat dan antusias pelaku usaha semakin meningkat ditambah lagi dalam kebijakan baru tersebut mewajibkan bagi pelaku usaha untuk bersertifikat halal tertuang dalam pasal 4 kewajiban bagi produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia agar bersertifikat halal, hal ini menambah penegasan bahwa sangat diperlukan bagi produk yang diperjualbelikan di Indonesia untuk bersertifikat halal dan itupun tanpa terkecuali bagi usaha industri kecil dan menengah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas serta faktor penghambat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal pada pelaku usaha industri kecil dan menengah di Provinsi Kalimantan Selatan, penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) merupakan penelitian hukum empiris sosiologis yang bersifat kualitatif dengan analisis deskriptif melalui pendekatan hukum sosiologis, sumber data yang didapat melalui penegak hukum Satgas Layanan Halal Daerah, LPPOM MUI dan pelaku usaha industri kecil dan menengah sebanyak 30 orang dengan teknik pengumpulan data melalui observasi awal, wawancara dan pengumpulan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, penyelenggaraan dan penerapan efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal di Kalimantan Selatan tidak efektif, hal ini berdasarkan hasil lapangan yaitu ketidakefektifan Undang-Undang Jaminan Produk Halal dimasyarakat, hal itu dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu sampai sekarang belum ada kepastian hukum dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal untuk pelaku usaha yang tidak bersertifikat halal, masih kurangnya sosialisasi dari penegak hukum, dimana sebanyak 21 dari 30 informan pelaku usaha industri kecil dan menengah masih belum mengetahui tentang Undang-Undang Jaminan Produk Halal tersebut, selain itu didukung kurangnya fasilitas dan sarana dalam pelaksanaan pemeriksaan proses produk halal dan budaya yang masih melekat dimasyarakat keyakinan dengan pelaku usaha selama sesama muslim. Kedua, adapun yang menjadi faktor penghambat dalam penyelenggaraan dan penerapan Undang-Undang Jaminan Produk Halal dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu faktor sosial, dalam mengurus sertifikat halal masih terbilang rumit dan ribet, dalam faktor ekonomi, biaya yang mahal untuk mengurus sertifikat halal, sedangkan faktor budaya, didukung oleh lingkungan yang religius. Akan tetapi yang mendominasi dari ketiga faktor tersebut adalah faktor ekonomi.

Actions (login required)

View Item