Sertifikat halal sudah lama diselenggarakan oleh LPPOM MUI sebagai Lembaga
yang berwenang untuk mengurus pengajuan sertifikasi halal tentunya masyarakat sudah
tidak asing lagi dengan sertifikat halal, disahkannya Undang-Undang Jaminan Produk
Halal diharapkan agar minat dan antusias pelaku usaha semakin meningkat ditambah lagi
dalam kebijakan baru tersebut mewajibkan bagi pelaku usaha untuk bersertifikat halal
tertuang dalam pasal 4 kewajiban bagi produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan
di Indonesia agar bersertifikat halal, hal ini menambah penegasan bahwa sangat
diperlukan bagi produk yang diperjualbelikan di Indonesia untuk bersertifikat halal dan
itupun tanpa terkecuali bagi usaha industri kecil dan menengah.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas serta faktor
penghambat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
pada pelaku usaha industri kecil dan menengah di Provinsi Kalimantan Selatan,
penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) merupakan penelitian hukum
empiris sosiologis yang bersifat kualitatif dengan analisis deskriptif melalui pendekatan
hukum sosiologis, sumber data yang didapat melalui penegak hukum Satgas Layanan
Halal Daerah, LPPOM MUI dan pelaku usaha industri kecil dan menengah sebanyak 30
orang dengan teknik pengumpulan data melalui observasi awal, wawancara dan
pengumpulan dokumen.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, penyelenggaraan dan penerapan
efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal di
Kalimantan Selatan tidak efektif, hal ini berdasarkan hasil lapangan yaitu
ketidakefektifan Undang-Undang Jaminan Produk Halal dimasyarakat, hal itu
dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu sampai sekarang belum ada kepastian hukum
dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal untuk pelaku usaha yang tidak
bersertifikat halal, masih kurangnya sosialisasi dari penegak hukum, dimana sebanyak 21
dari 30 informan pelaku usaha industri kecil dan menengah masih belum mengetahui
tentang Undang-Undang Jaminan Produk Halal tersebut, selain itu didukung kurangnya
fasilitas dan sarana dalam pelaksanaan pemeriksaan proses produk halal dan budaya yang
masih melekat dimasyarakat keyakinan dengan pelaku usaha selama sesama muslim.
Kedua, adapun yang menjadi faktor penghambat dalam penyelenggaraan dan penerapan
Undang-Undang Jaminan Produk Halal dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu faktor sosial,
dalam mengurus sertifikat halal masih terbilang rumit dan ribet, dalam faktor ekonomi,
biaya yang mahal untuk mengurus sertifikat halal, sedangkan faktor budaya, didukung
oleh lingkungan yang religius. Akan tetapi yang mendominasi dari ketiga faktor tersebut
adalah faktor ekonomi.