Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya larangan menjadi isteri
kedua, ketiga dan keempat yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45
Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil
Pasal 4 Ayat 2 yang menjadi problematika pada masa sekarang. Sehingga menjadi
pertanyaan menarik bagaimana pendapat dan tinjauan hukum Islam tentang
argumentasi dari ulama MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kabupaten Tapin tentang
larangan dipoligami bagi Aparatur Sipil Negara Wanita.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi ulama MUI
(Majelis Ulama Indonesia) Kabupaten Tapin tentang larangan di poligami bagi
Aparatur Sipil Negara wanita serta tinjauan hukum Islam tentang argumentasi dan
persepsi dari Ulama MUI Kabupaten Tapin.
Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research). Dalam
pengumpulan data penelitian, penulis menggunakan metode wawancara dan
dokumentasi. Sedangkan dalam menganalisis data penulis menggunakan analisis
deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi ulama MUI (Majelis
Ulama Indonesia) Kabupaten Tapin tentang larangan dipoligami bagi Aparatur
Sipil Negara Wanita. Dari lima (5) informan yang berbeda pendapat, ada tiga (3)
ulama yang tidak mendukung pemberlakuan peraturan tersebut karena
bertentangan dengan landasan hukum Islam, dan ada dua (2) ulama yang
mendukung pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang
Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 4 Ayat 2.
Adapun Informan Pertama, Kedua dan keempat memberikan tinjauan hukum
Islam terhadap argumentasi dari persepsi dengan Al-Qur‟an surah An nisa‟ 3 dan
129. Sedangkan informan ketiga dan kelima menggunakan kaidah fikih dalam
memberikan landasan hukum Islam terhadap argumentasi dari persepsi tentang
larangan dipoligami bagi Aparatur Sipil Negara Wanita.