Penelitian ini bersumber dari keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung
(SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 huruf c nomor 9 yang mengatur tentang kewarisan
dimana anak perempuan dari saudara kandung yang meninggal dunia lebih dahulu
dari pewaris berhak mendapat bagian wasiat wajibah, dan para Hakim Pengadilan
Agama Marabahan mengemukakan perbedaan pendapat dan landasan hukum atas
pendapatnya mengenai hal tersebut.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat Hakim Pengadilan
Agama Marabahan serta apa yang menjadi landasan hukum atas pendapat Hakim
Pengadilan Marabahan tentang pembagian wasiat wajibah untuk anak perempuan
dari saudara kandung yang meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris.
Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris (sosiologis) berupa
penelitian lapangan (field reseach) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data
yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data
menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data yang didapat diproses
dan dianalisis menggunakan analisis kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, Hakim Pengadilan Agama
Marabahan berpendapat bahwa anak perempuan dari saudara kandung yang
meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris tetap berhak mendapatkan bagian harta
warisannya, namun dengan unsur kemaslahatan, yakni melalui jalur wasiat
wajibah. Kedua, adapun yang menjadi landasan hukum atas pendapat Hakim
Pengadilan Agama Marabahan tentang wasiat wajibah untuk anak perempuan dari
saudara kandung yang meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris adalah tetap
menerapkan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 huruf c nomor 9 sebagai
aturan kebijakan terhadap suatu perkara waris yang akan terjadi di dalam
pengadilan. Di sisi lainnya, ada yang berdasar hati nurani hakim terhadap keadilan
di dalamnya, bukan dengan hukum yang baku, asas kemaslahatan, juga penafsiran
Q.S. Al-Baqarah/2:180. Ada yang mendasari SEMA tersebut dengan hukum
progresif hakim dalam aspek sosiologis, yakni dilihat dari kedekatan anak
perempuan dari saudara kandung terhadap pewaris, sehingga sangat berhak
diberikan bagiannya untuk kemaslahatan. Selain itu pula, dengan memiliki dasar
pendapat para ahli fikih Timur Tengah yang mengatur tentang wasiat wajibah
yang ada unsur kemaslahatan. Ada juga dengan landasan Pasal 5 ayat (1) UU No.
48 Tahun 2009, teori keadilan, teori penemuan hukum, dan kaidah-kaidah fikih.